Sorotan DPRD Pangandaran Terkait Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci – Analisis Terkini SEO

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menaruh perhatian besar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangannya pada tahun tersebut, yang menjadi fokus serius. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan bahwa ada 12 rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi tersebut meliputi berbagai aspek penting seperti rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemkab Pangandaran diminta untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan mengembangkan sistem early warning untuk mendeteksi risiko fiskal. Selain itu, penyampaian roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi fokus utama. Semua rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, dengan harapan opini BPK bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Ini adalah bagian dari komitmen DPRD dalam mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Source link