Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD bersama pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA ini. Perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah berjalan sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You
Para guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran…
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, berharap untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan…
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol telah lama ada di Kabupaten Pangandaran….
Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp144 Miliar di Kabupaten Pangandaran dianggap sebagai kesempatan strategis…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Istimewa memperingati Hari Ulang Tahun…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran berhasil memperoleh peringkat terbaik nasional pertama dalam kategori…