Sri Rahayu dan Dedikasinya: Memperjuangkan Kepentingan Rakyat di DPRD
Nama Sri Rahayu kembali menjadi sorotan di DPRD Pangandaran. Legislator yang telah duduk selama tiga periode itu menegaskan bahwa perjuangan di parlemen daerah bukan sekadar soal hadir dalam rapat, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, ia menaruh perhatian besar pada pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menurutnya menjadi salah satu pintu penting untuk menjaga tata kelola keuangan daerah tetap berjalan di jalur yang benar.
Menjaga Akuntabilitas di Tengah Sorotan Publik
Bagi Sri Rahayu, pembahasan LHP BPK bukanlah agenda administratif semata. Dokumen itu menjadi dasar untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Ia menilai, pengawasan yang kuat diperlukan agar setiap rupiah anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi warga.
Pengalaman panjang di DPRD membuat Sri Rahayu memahami bahwa kepercayaan publik lahir dari kerja yang konsisten. Karena itu, ia mendorong agar pembahasan hasil pemeriksaan BPK tidak berhenti pada formalitas, melainkan ditindaklanjuti dengan perbaikan yang konkret di lapangan.
Fokus pada Tata Kelola dan Masyarakat Kecil
Di tengah dinamika politik daerah, Sri Rahayu menyebut komitmennya tetap sama, yakni mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik sekaligus memberi ruang lebih besar bagi kepentingan masyarakat kecil. Ia menempatkan aspirasi warga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja legislasi dan pengawasan.
Dengan rekam jejak tiga periode di DPRD Pangandaran, Sri Rahayu membawa pengalaman yang membuatnya lebih peka terhadap kebutuhan publik. Baginya, keberpihakan pada rakyat harus terlihat dari sikap, pembahasan kebijakan, dan keberanian mengawal penggunaan anggaran daerah agar tidak melenceng dari tujuan awalnya.
Komitmen yang Terus Dijaga
Di ruang sidang maupun dalam pembahasan kebijakan, Sri Rahayu berupaya mempertahankan prinsip yang sama: kerja politik harus memberi hasil yang bisa dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, pengawasan keuangan daerah yang kuat bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang menjaga agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga Pangandaran.
Source link
