Sebanyak 44.767 rumah warga di Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat rusak akibat gempa dan masih membutuhkan penanganan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 27 September 2026 itu menjadi dasar pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bantuan disiapkan melalui sejumlah skema, mulai dari perbaikan rumah hingga pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Pemerintah juga menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) serta dana stimulan untuk rumah dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang.
Bantuan rumah rusak mulai diverifikasi
Menurut Suharyanto, proses verifikasi penerima dana stimulan kini sedang berlangsung. Sebagian besar data penerima disebut sudah terverifikasi. Ia meminta proses tersebut dipercepat agar bantuan dapat segera diterima warga yang berhak.
“Saya sudah perintahkan agar di bulan Oktober ini, secepatnya dana tersebut sudah bisa disalurkan dan dicairkan oleh warga yang berhak menerima,” kata Suharyanto, dikutip Jumat (2/10/2026).
Nilai bantuan disesuaikan dengan kategori kerusakan rumah. Warga yang rumahnya mengalami rusak ringan akan menerima Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta.
Dana akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima setelah verifikasi selesai. Dari total bantuan tersebut, 75 persen dapat dicairkan secara tunai. Adapun 25 persen sisanya dicairkan berdasarkan bon atau tanda bukti pembelian material yang dipakai untuk memperbaiki rumah.
“Saya tegaskan, dana itu digunakan untuk perbaikan rumah ya,” ujar Suharyanto.
Warga yang sudah memperbaiki rumah tetap bisa mengajukan
BNPB juga menyebut warga yang lebih dulu memperbaiki rumahnya secara mandiri tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan. Pengajuan tidak langsung ditutup, tetapi harus melalui verifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah.
“Jangan khawatir, kalau sudah diperbaiki, tetap bisa mengajukan dana perbaikan dengan diverifikasi terlebih dahulu berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Nanti sistemnya reimburse,” kata Suharyanto.
Dengan mekanisme tersebut, penggantian biaya diberikan setelah pengajuan warga dinyatakan memenuhi ketentuan berdasarkan hasil verifikasi. Pemerintah tetap menegaskan bahwa dana stimulan tersebut diperuntukkan bagi perbaikan rumah.
Pemulihan berlangsung setelah masa tanggap darurat berakhir
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang sejumlah wilayah di NTT pada 16 Agustus 2026. Beberapa kabupaten terdampak di Flores kemudian mengakhiri masa tanggap darurat secara bertahap pada akhir September.
Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo menjadi tiga kabupaten terakhir yang mengakhiri status tanggap darurat pada 28 September 2026. Setelah fase tersebut berakhir, penanganan diarahkan pada pemulihan, termasuk penyediaan tempat tinggal bagi warga yang rumahnya rusak berat.
Untuk kelompok ini, pemerintah menyiapkan skema berbeda dari bantuan stimulan. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dapat memperoleh huntara sebelum nantinya mendapatkan huntap.
“Skema bantuan tersebut meliputi bantuan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), distribusi Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Dana Stimulan rumah rusak ringan dan sedang,” kata Suharyanto.
