Pada Jumat, 3 Januari 2025, penyidik Korea Selatan dihalangi oleh pasukan militer dalam upaya mereka untuk menangkap Yoon Suk Yeol yang sebelumnya ditunda dari jabatan presiden terkait deklarasi darurat militer bulan lalu. Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) melalui pernyataan tertulis kepada wartawan mengonfirmasi pelaksanaan surat perintah tersebut. Namun, polisi mengklaim bahwa penyidik dihadang saat mencoba masuk ke kompleks kepresidenan oleh satuan militer yang diduga sebagai bagian dari Komando Pertahanan Ibu Kota Korea Selatan.
CIO memiliki batas waktu hingga Senin, 6 Januari 2024, untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan terhadap Yoon yang dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan terkait deklarasi darurat militernya pada 3 Desember 2024. Namun, selain menghadapi potensi konflik dengan pasukan keamanan presiden, upaya penyidik CIO semakin terhambat oleh ribuan pendukung Yoon yang melakukan aksi demonstrasi di luar kompleks kepresidenan.
Para pengamat menyarankan bahwa menangkap Yoon pada akhir pekan dapat memicu bentrokan yang lebih besar, sementara menunda hingga Senin terlalu mendekati batas waktu surat perintah. CIO berkoordinasi dengan kepolisian dan satuan penyidik kementerian pertahanan untuk melakukan penyelidikan bersama terkait deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Yoon. Tim gabungan yang bertugas mengeksekusi surat perintah terdiri dari 30 anggota CIO dan 120 petugas kepolisian, dengan 70 di antaranya berjaga di luar kompleks kepresidenan.
Tim penasihat hukum Yoon menyatakan bahwa surat perintah tersebut dianggap ilegal dan tidak sah, dan mereka berencana untuk mengambil tindakan hukum terhadap upaya CIO. Pihak kepolisian mengingatkan bahwa upaya untuk menghalangi tugas resmi CIO dapat berakibat pada penangkapan dan dakwaan. Jika Yoon berhasil ditangkap, penyidik berencana membawanya ke kantor pusat CIO di Gwacheon, selatan Seoul, untuk pemeriksaan sebelum penahanan dilakukan.