Penyidik Korsel Dihadang Saat Coba Tangkap Yoon Suk Yeol di Kompleks Kepresidenan
Seoul — Upaya penyidik Korea Selatan untuk menangkap Presiden yang telah ditangguhkan dari jabatannya, Yoon Suk Yeol, pada Jumat, 3 Januari 2025, kembali menemui jalan buntu. Di lapangan, tim investigasi dilaporkan dihalangi pasukan militer ketika mencoba memasuki kompleks kepresidenan, di tengah ketegangan politik yang terus membesar sejak deklarasi darurat militer bulan lalu.
Surat perintah penangkapan belum bisa dieksekusi
Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi atau CIO menyatakan melalui pernyataan tertulis kepada wartawan bahwa mereka tengah menjalankan surat perintah penangkapan terhadap Yoon. Namun, menurut polisi, penyidik justru dihadang saat berusaha masuk ke area kompleks kepresidenan oleh satuan militer yang diduga berasal dari Komando Pertahanan Ibu Kota Korea Selatan.
CIO memiliki tenggat hingga Senin, 6 Januari 2024, untuk mengeksekusi surat perintah itu. Yoon dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan terkait langkahnya mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024. Kasus ini menjadikan Yoon sebagai pusat krisis hukum sekaligus politik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Tekanan di lapangan makin besar
Selain berhadapan dengan pengamanan presiden, penyidik juga harus menghadapi ribuan pendukung Yoon yang menggelar aksi di luar kompleks kepresidenan. Kehadiran massa menambah risiko bentrokan jika penangkapan dipaksakan dalam waktu dekat.
Sejumlah pengamat menilai, penangkapan pada akhir pekan berpotensi memicu gesekan yang lebih besar. Namun, jika ditunda hingga Senin, waktu yang tersisa untuk mengeksekusi surat perintah menjadi sangat sempit. Situasi ini membuat langkah CIO serba sulit, di tengah sorotan publik yang terus mengarah pada penegakan hukum terhadap Yoon.
Tim gabungan dan langkah hukum berikutnya
CIO diketahui berkoordinasi dengan kepolisian dan satuan penyidik kementerian pertahanan dalam penyelidikan gabungan terkait deklarasi darurat militer tersebut. Tim yang ditugaskan mengeksekusi surat perintah terdiri dari 30 anggota CIO dan 120 petugas kepolisian, dengan 70 personel berjaga di luar kompleks kepresidenan.
Di sisi lain, tim penasihat hukum Yoon menyebut surat perintah itu ilegal dan tidak sah. Mereka juga menyatakan akan menempuh langkah hukum untuk menggagalkan upaya CIO. Polisi mengingatkan, siapa pun yang menghalangi tugas resmi penyidik dapat dikenai penangkapan dan dakwaan.
Jika Yoon berhasil diamankan, penyidik berencana membawanya ke kantor pusat CIO di Gwacheon, selatan Seoul, untuk menjalani pemeriksaan sebelum penahanan dilakukan.
