Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memastikan perubahan formulasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak membuat beban jemaah meningkat terlalu besar. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 28 September 2026, ketika pemerintah membahas komposisi pembiayaan haji di tengah perubahan kondisi ekonomi akibat situasi geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, sejumlah komponen biaya memang perlu disesuaikan. Namun, penyesuaian tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.
“Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah,” ujar Irfan seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo.
Komposisi BPIH dan nilai manfaat
Dalam rapat itu, Presiden turut memberikan arahan mengenai komposisi BPIH dan nilai manfaat. Kedua komponen tersebut akan kembali dirumuskan oleh pemerintah untuk menentukan skema pembiayaan ibadah haji.
Irfan menyebut Presiden menyarankan komposisi sekitar 52 banding 48. Menurut dia, formulasi tersebut diharapkan dapat menjaga agar biaya yang harus ditanggung jemaah tidak menjadi terlalu berat.
“Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BPIH, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah,” tuturnya.
Pemerintah masih mencermati perubahan pada berbagai komponen biaya sebelum menetapkan formulasi BPIH. Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan besaran angka, tetapi juga keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan haji dan kemampuan jemaah.
Dampak situasi geopolitik
Menurut Irfan, penyesuaian biaya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah. Perubahan kondisi di kawasan tersebut disebut turut memberikan dampak terhadap situasi ekonomi, sehingga pemerintah perlu memperhitungkannya dalam penyusunan pembiayaan haji.
“Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat, berefek ke ekonomi,” kata Irfan.
Meski angka-angka dalam BPIH berpotensi berubah, pemerintah tetap mencari skema yang tidak membebani jemaah secara berlebihan. Arahan Presiden Prabowo menjadi pegangan dalam pembahasan tersebut.
“Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar,” ujarnya.
Hingga rapat tersebut berlangsung, formulasi pembiayaan haji masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah akan melanjutkan pencermatan terhadap komponen BPIH dan nilai manfaat dengan tetap menempatkan kemampuan jemaah sebagai salah satu pertimbangan utama.
