Menteri Hukum Mendorong Pelayanan Publik yang Lebih Dekat dengan Masyarakat
Minggu, 30 Agustus 2026 – 08:32 WIB
Transformasi Pelayanan Publik di Bawah Arahan Menteri Hukum
Menyambut Festival Layanan AHU Berdampak 2026 di Bandung, Jawa Barat, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya menjadikan birokrasi tidak sebagai hambatan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah perlu mendekatkan diri pada masyarakat dan memastikan pelayanan yang lebih efektif.
Menyambut Kehendak Presiden dan Transformasi Layanan Hukum
Pada acara tersebut, Menteri Hukum Supratman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berharap agar birokrasi dan pelayanan tidak menjadi penghalang antara para pelayan dan masyarakat yang dilayani. Festival Layanan AHU Berdampak menjadi ajang di mana masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas layanan administrasi hukum, sambil diperkenalkan dengan transformasi pelayanan dari manual ke digital.
Adanya 470 layanan hukum Kementerian Hukum yang tersedia secara digital melalui aplikasi PASTI menjadi bukti konkret dari upaya transformasi tersebut. Masyarakat kini bisa mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor Kementerian Hukum di Jakarta maupun kantor wilayah.
Festival sebagai Sarana Edukasi dan Konsultasi
Festival Layanan AHU Berdampak juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi dan konsultasi mengenai layanan hukum seperti Perseroan Perorangan, apostille dan legalisasi, kenotariatan, fidusia, serta layanan hukum lainnya. Selain itu, edukasi mengenai layanan pidana juga turut diberikan kepada masyarakat.
Menteri Hukum Supratman menegaskan pentingnya seluruh aparatur Kementerian Hukum untuk berpikir sebagai pelayan masyarakat dan siap melakukan perubahan yang dibutuhkan.
Demikianlah upaya yang dilakukan Kementerian Hukum di bawah arahan Menkum Supratman untuk memastikan bahwa pelayanan publik menjadi lebih dekat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.
