Karyawan Hotel Sultan Berjuang Melawan Rencana Eksekusi
Pada Senin, 15 Juni 2026, rencana eksekusi kawasan Hotel Sultan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pekan itu memunculkan perlawanan dari para pekerja dan kelompok masyarakat yang terdampak oleh keputusan tersebut. Dijadwalkan akan dilaksanakan pada Kamis, 18 Juni 2026, para karyawan Hotel Sultan bersama elemen buruh dan Koalisi Sipil Pembela Pengusaha Pribumi menentang rencana tersebut.
Kesalahpahaman Terkait Status Tanah
Menurut pihak yang terlibat, sengketa yang terjadi berkaitan dengan status tanah yang berdampak jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Potensi dampaknya meluas hingga mengganggu aktivitas usaha, lapangan pekerjaan, dan mata pencaharian banyak pihak yang terkait dengan operasional Hotel Sultan. Keberatan ini tidak hanya karena sengketa tanah tetapi juga dampak sosial dan ekonominya.
Tindakan Penolakan dan Tuntutan
Para pekerja mengancam akan menggelar aksi untuk menghadang proses eksekusi jika tetap dilanjutkan. Mereka menekankan bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan hak semua pihak yang terkena dampak. Koalisi juga menuntut adanya dialog antara PT Indobuildco dan pemerintah, terutama Kementerian Sekretariat Negara, untuk menyelesaikan masalah ini.
Dalam pernyataan resminya, koalisi juga meminta perlindungan terhadap pekerja yang terdampak, penghormatan terhadap hak pemegang HGB, serta pertimbangan dampak sosial dan ekonomi jika pengosongan tetap dilakukan. Mereka berharap agar seluruh proses hukum diselesaikan dengan tepat sebelum tindakan eksekusi dilakukan.
Garis besar rencana eksekusi Hotel Sultan telah menuai protes dari berbagai pihak, menyoroti kompleksitas masalah properti di Indonesia.
