Pada Senin, 8 Juni 2026, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengumumkan rencananya untuk mengurangi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut bertujuan untuk efisiensi dan pengentasan masalah gizi di Indonesia.

Nanik menekankan pentingnya melibatkan perusahaan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Keterlibatan perusahaan diharapkan dapat dilakukan melalui skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

“Kami akan coba kerjasamakan wilayah-wilayah yang belum terjangkau dengan CSR dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pada saat tertentu bisa didukung oleh hibah dari luar negeri,” ungkap Nanik.

BGN juga akan membuka peluang bagi perusahaan swasta yang ingin berkontribusi dalam pembangunan SPPG melalui inisiatif CSR. Hal ini sejalan dengan komitmen BGN untuk efisiensi anggaran tanpa mengorbankan target pemberian gizi kepada masyarakat.

Nanik menegaskan, “Perusahaan besar yang berinvestasi di suatu daerah dapat membangun dapur bagi masyarakat setempat dengan skema CSR. Ini dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam upaya memperbaiki masalah gizi di Indonesia.”

Menyikapi hal tersebut, KPK menjelaskan bahwa sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam program MBG, namun Kejaksaan Agung telah lebih dulu menyatakan penahanan terhadap mantan pimpinan BGN terkait kasus tersebut.