Pada Kamis, 8 Januari 2026, Parlemen Amerika Serikat (AS) mengeluarkan resolusi yang bertujuan untuk membatasi wewenang Presiden Donald Trump dalam melancarkan serangan lebih lanjut terhadap Venezuela. Langkah ini mencerminkan penolakan yang semakin meningkat terhadap ambisi Trump di kawasan Belahan Barat.
Resolusi kekuasaan perang tersebut berhasil disetujui dengan perolehan suara 52-47, dengan dukungan dari seluruh senator Demokrat dan lima anggota Partai Republik. Meskipun resolusi ini harus melalui tahap pengesahan akhir oleh DPR, peluang untuk resolusi ini menjadi undang-undang dinilai sangat kecil mengingat harus ditandatangani oleh Trump setelah disetujui oleh DPR yang saat ini dikuasai Partai Republik.
Pemungutan suara tersebut dipandang sebagai sinyal penting yang menunjukkan kegelisahan beberapa anggota Partai Republik, terutama setelah militer AS melakukan penangkapan terhadap Nicolás Maduro, pemimpin Venezuela, dalam sebuah operasi malam hari yang mengejutkan. Pemerintahan Trump saat ini berupaya menguasai sumber daya minyak Venezuela sekaligus struktur pemerintahannya.
Resolusi kekuasaan perang ini, jika berlaku, akan mengharuskan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan aksi militer terhadap Venezuela. Senator Missouri Josh Hawley, bersama empat senator Republik lainnya yang mendukung resolusi ini, menyatakan pentingnya campur tangan Kongres dalam keputusan militer tersebut.
Sebelumnya, Partai Demokrat gagal meloloskan resolusi serupa beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir, namun situasi berubah pasca penangkapan Maduro dan pernyataan Trump yang berpotensi menargetkan negara lain. Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, juga menegaskan bahwa penolakan terhadap keputusan militer sepihak adalah hal yang penting untuk keselamatan dan keamanan nasional Amerika.
