Militer Myanmar memberikan amnesti kepada 6.186 tahanan, termasuk 52 warga negara asing, dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Myanmar ke-78 dari kekuasaan Inggris. Salah satu tahanan yang akan dibebaskan adalah mantan menteri informasi yang ditahan karena mengkritik pemerintah militer. Namun, pemimpin demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dan dipenjara setelah kudeta militer pada 2021, tidak termasuk di antara mereka yang mendapat amnesti.
Myanmar saat ini sedang dalam proses pemilihan umum multi-tahap yang dimulai pada 28 Desember, menjadi pemilu pertama sejak kudeta yang menggulingkan dan memenjarakan Suu Kyi. Tapi partai-partai pro-demokrasi utama tidak diizinkan berpartisipasi, termasuk partai Suu Kyi, sehingga pemilihan ini dianggap oleh komunitas internasional sebagai upaya militer untuk melegitimasi kekuasaan mereka.
Menurut komisi pemilihan umum (KPU) yang ditunjuk militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer unggul pada tahap awal pemilu yang baru saja digelar. Pemilu Myanmar akan dilakukan dalam tiga fase hingga 25 Januari, dengan hasil akhir diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini. Myanmar masih diperhatikan luas oleh banyak pihak di dunia internasional atas perkembangan politik dan demokrasi di negara tersebut.
