Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lembaga penting dalam menjalankan fungsi intelijen di dalam dan luar negeri sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Sebagai lembaga utama, BIN bertugas melaksanakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menjaga keamanan nasional serta memberikan dukungan intelijen kepada pemerintah dalam upaya pencegahan berbagai ancaman. BIN memiliki berbagai tugas pokok seperti menyusun kebijakan nasional, menyampaikan produk intelijen kepada pemerintah, merencanakan dan melaksanakan aktivitas intelijen, memberikan rekomendasi terkait pihak asing, dan memberikan saran pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, BIN juga memiliki wewenang penting termasuk dalam menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen, menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen negara lain, serta melakukan penyadapan dan penggalian informasi terkait keamanan nasional.
Dalam menjalankan fungsi intelijennya, BIN berhubungan langsung dengan Presiden dan produk intelijen yang dihasilkan menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan pemerintah. Namun, informasi intelijen bersifat rahasia dan tidak dapat diakses publik. Ciri-ciri dan prinsip kerja BIN meliputi kerahasiaan, independensi, profesionalisme, dan keahlian khusus. BIN juga menjaga kerjasama dengan lembaga intelijen lain untuk memperkuat operasi intelijen. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, keberadaan BIN didukung oleh dasar hukum yang kuat termasuk UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2011, dan Perpres Nomor 90 Tahun 2012. Melalui landasan hukum dan kewenangan yang dimiliki, BIN terus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang stabil.
