Beberapa partai politik telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI setelah gelombang demonstrasi baru-baru ini. Keputusan ini diumumkan setelah pertemuan strategis yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Jakarta. Partai politik telah sepakat untuk mencabut keanggotaan, mengurangi tunjangan, dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota dewan yang dinilai bersalah. Daftar lima anggota DPR yang dinonaktifkan antara lain Ahmad Sahroni dari Partai NasDem, Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, dan Adies Kadir dari Partai Golkar.
Langkah tegas ini diharapkan dapat meredakan keresahan publik serta memperkuat komitmen wakil rakyat untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijamin asalkan disampaikan secara damai sesuai dengan undang-undang dan instrumen internasional. Pernyataan-pernyataan yang menyinggung perasaan rakyat tidak dapat diterima dan partai politik berkomitmen untuk menjaga etika politik dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Sikap tegas partai politik ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan harga diri anggota DPR RI dalam mewakili kepentingan masyarakat. Meskipun kebebasan berpendapat dihargai, namun tindakan yang merugikan rakyat tidak dapat dibiarkan. Dengan demikian, perlakuan dan sikap anggota DPR harus selaras dengan semangat perjuangan partai politik dalam menjalankan tugas legislasi dan pengawasan. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga disiplin dan etika politik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Selain itu, partai politik juga menjaga kepatuhan anggotanya terhadap aturan dan kebijakan yang telah disepakati demi menjaga ketertiban dan menjaga harmoni dalam dinamika politik nasional. Keputusan menonaktifkan anggota DPR RI merupakan langkah preventif untuk menghindari konflik lebih lanjut dan meredakan ketegangan di kalangan masyarakat. Diharapkan bahwa langkah-langkah ini dapat memberikan efek jera bagi anggota DPR yang bersangkutan serta mendorong mereka untuk lebih sensitif dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat.
