Sabtu, 24 Agustus 2024 – 21:46 WIB
Bali, VIVA – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin menyatakan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai yang mengakomodasi gerakan politik para kiai.
Hal tersebut disampaikan Ma’ruf Amin dalam pidato pembukaan Muktamar PKB VI di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Ia menjelaskan bahwa gerakan politik PKB mengikuti nasihat para kiai.
“PKB memiliki visi kebangsaan. Selama ini PKB telah membuktikan kontribusinya terhadap bangsa dan negara. PKB didirikan oleh para ulama dan oleh karena itu disebut sebagai partai gerakan politik kiai, bukan kiai politik, tetapi politik kiai,” ujar Ma’ruf.
Wapres Ma’ruf juga menjelaskan mengapa disebut politik kiai bukan kiai politik.
“Apa bedanya? Jika kiai politik, kiai terlibat dalam politik di mana pun. Namun jika politik kiai, politik mengikuti kiai. Oleh karena itu, PKB adalah politik yang mengikuti kiai, mengikuti nasihat kiai, mengikuti arahan kiai. Itulah sebabnya disebut sebagai gerakan politik kiai,” jelas dia.
Di sisi lain, Ma’ruf menegaskan bahwa PKB bukan semata-mata politik kiai yang hanya menguntungkan kiai itu sendiri.
“Gerakan politik kiai tidak hanya untuk kepentingan kiai, tetapi untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara,” tegasnya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyelenggarakan Muktamar di Nusa Dua, Bali pada 24-25 Agustus 2024. Terdapat berbagai agenda strategis yang dirumuskan dalam forum tertinggi partai tersebut.
Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda menyatakan bahwa Muktamar ini akan secara kelembagaan menetapkan posisi PKB terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Meskipun secara informal sudah disampaikan oleh Ketua Umum Gus Muhaimin bahwa PKB akan menjadi bagian dari Pemerintahan Pak Prabowo Subianto,” kata Huda di lokasi Muktamar, Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu.
Dalam Forum Muktamar ini, kata dia, salah satu agenda adalah menetapkan sikap politik final terkait posisi PKB terhadap pemerintahan baru setelah Joko Widodo. Hal ini akan masuk dalam salah satu butir rekomendasi politik dari Muktamar dua hari ini.
Muktamar merupakan forum tertinggi PKB dan diikuti oleh ribuan peserta perwakilan dari seluruh Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan badan otonom PKB di seluruh Indonesia.
