Hasil survei dari Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) menunjukkan bahwa mayoritas publik meyakini bahwa isu ijazah Presiden RI-7, Joko Widodo (Jokowi) adalah permainan politik lawan politik. Dari data survei CISA, sebanyak 89,87 persen responden menilai bahwa isu ijazah palsu sangat mungkin sengaja disebarkan, dimainkan dan dikapitalisasi untuk kepentingan politik tertentu. Menurut peneliti senior riset dan politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi, ada kelompok yang ingin menggerus warisan kebijakan Jokowi. Ia menyatakan bahwa dalam negara demokrasi, fragmentasi sosial dan politik adalah hal wajar, termasuk dalam hal isu keabsahan ijazah Pak Jokowi.
Syafuan berpendapat bahwa ada kelompok yang selalu mengkritisi kelemahan siapa pun pemimpin nomor satu di republik ini, dan bisa jadi kelompok ini tidak menyukai warisan kebijakan Pak Jokowi. Hasil survei CISA juga menjadi acuan masyarakat untuk melihat kinerja Jokowi selama menjabat presiden, serta pengalaman dan arah kebijakan bagi masyarakat Indonesia. Survei dilakukan pada 9-15 Mei 2025 dan melibatkan masyarakat di atas 17 tahun atau yang memiliki hak pilih, terutama para ahli hukum, akademisi, praktisi/ pengamat pendidikan, peneliti, aktivis LSM/ NGO, mahasiswa, dan politisi yang aktif mengikuti isu politik dan hukum.
Metode survei menggunakan wawancara tatap muka dengan 950 responden, menggunakan whatsapp, zoom, dan google meeting. Berdasarkan teknik sampling tersebut, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 51,35 persen responden sangat percaya, dan 25,35 persen responden cukup percaya terhadap klarifikasi dari Jokowi. Selain itu, sebanyak 47,35 persen responden sangat percaya, dan 25,76 persen cukup percaya dengan klarifikasi dari pihak UGM. Selain survei CISA, pandangan publik terhadap isu ijazah Jokowi juga dipengaruhi oleh persepsi responden terhadap klarifikasi dari pihak UGM. Info lebih lanjut bisa dilihat di sumber link.
