Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia sebelum dibubarkan dan dinyatakan terlarang pada 1966. Perjalanannya mencakup lebih dari lima dekade: bermula dari gerakan sosial-demokrasi pada masa kolonial, mengalami kehancuran setelah konflik Madiun 1948, bangkit melalui Pemilu 1955, lalu runtuh dalam pergolakan politik setelah peristiwa 30 September 1965.
Dari gerakan kolonial ke konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia dapat ditelusuri ke pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi itu berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian dikenal sebagai PKI.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas PKI pun mengalami pembatasan dan tekanan selama masa kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil sebagai kekuatan politik. Namun, partai itu terlibat dalam konflik besar pada 1948. Pada 18 September tahun tersebut, terjadi Peristiwa Madiun yang melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mencatat Peristiwa Madiun sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang terdiri atas sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal yang sama.
Pemerintah mengakhiri konflik itu dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sementara sebagian lainnya tewas. Peristiwa tersebut menjadi titik penting dalam memburuknya hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lain.
Bangkit lewat pemilu, menguat pada Demokrasi Terpimpin
Setelah mengalami kehancuran organisasi akibat Madiun 1948, PKI membangun kembali basis politiknya pada 1950-an di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lainnya. Organisasi partai diperluas ke kalangan buruh, petani, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya.
Dalam Pemilu 1955, PKI memperoleh 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Perolehan itu menghasilkan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI meraih sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi.
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin, PKI mendukung gagasan Nasakom, yakni penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pada awal 1960-an, pengaruh partai tersebut semakin besar karena memiliki organisasi massa yang luas dan ruang politik yang cukup besar dalam pemerintahan Presiden Soekarno.
Namun, ketegangan dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lain juga meningkat. Perselisihan itu mencakup persoalan politik, ideologi, organisasi massa, agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima.
G30S, kekerasan 1965-1966, dan pembubaran PKI
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi masih berbeda di kalangan sejarawan. Narasi resmi pada masa Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sedangkan penelitian dan sumber sejarah lain membahas keterlibatan sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. ANRI menekankan penggunaan berbagai arsip, termasuk koleksi Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang, dalam mengkaji peristiwa tersebut.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan melakukan tindakan terhadap PKI, organisasi, serta orang-orang yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai bentuk kekerasan. Komnas HAM mencatat adanya dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Dampaknya juga dirasakan keluarga serta orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan pembubaran PKI dan menyatakan partai beserta organisasi massanya sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang ditetapkan pada 5 Juli 1966. Ketetapan tersebut melarang PKI beraktivitas di seluruh Indonesia serta melarang penyebaran dan pengembangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Pembubaran itu menandai berakhirnya PKI sebagai kekuatan politik resmi sekaligus menjadi bagian dari perubahan besar yang mengakhiri pemerintahan Soekarno dan mengantarkan Soeharto menjadi Presiden pada 1968. Peristiwa G30S, kekerasan 1965-1966, dan sejarah PKI hingga kini tetap menjadi objek penelitian karena menyangkut perubahan politik, perbedaan penafsiran sejarah, dan persoalan hak asasi manusia.
