Pergunjingan publik mengenai seringnya Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke luar negeri belakangan ini semakin ramai. Berbagai agenda bilateral, partisipasi dalam forum-forum internasional, hingga pertemuan tatap muka dengan pemimpin negara asing kini kerap mendominasi pemberitaan.
Namun, keaktifan tersebut mengundang beragam reaksi. Banyak suara di media sosial mempertanyakan alasan di balik repetisi perjalanan luar negeri presiden: “Sebenarnya, apa sih yang didapat dari sering ke luar negeri?” atau “Benarkah ada manfaat langsung untuk rakyat?”
Reaksi seperti itu memang cukup beralasan. Hasil diplomasi sering kali tidak kasat mata dan tidak secepat pembangunan infrastruktur atau distribusi bantuan sosial yang lebih mudah dirasakan.
Sementara itu, dalam dunia global yang tengah menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi, aksi diplomasi sebenarnya semakin dibutuhkan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia.
Selama masa pemerintahannya, Presiden Prabowo telah mencatatkan puluhan jam penerbangan ke berbagai negara. Frekuensi ini menandakan keinginan Indonesia untuk berperan lebih menonjol dalam dinamika internasional.
Persoalan diplomasi ini turut menjadi bahasan dalam IR Youth Talks yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Pada diskusi tersebut, Anggy Pasaribu, seorang jurnalis sekaligus pendiri Story of Anggy, memaparkan adanya jarak persepsi antara aktivitas pemerintah dan pemahaman publik. Publik menyadari intensitas diplomasi meningkat, namun mereka acap kali kebingungan menangkap maksud strategi dan urgensinya.
Menurut Anggy, dunia memang sedang penuh ketidakpastian. Persaingan Amerika Serikat dengan Tiongkok menghangat, konflik Rusia-Ukraina belum berakhir, serta instabilitas di Timur Tengah turut mengganggu perekonomian dunia.
Realitas ini pada akhirnya berdampak pada masyarakat luas: harga kebutuhan pokok, pasokan energi, stabilitas rupiah, hingga lapangan pekerjaan, semuanya bisa ikut bergejolak akibat dinamika politik global.
Senada dengan itu, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso (Lemhannas) menyampaikan bahwa situasi global yang kian terfragmentasi menyebabkan negara-negara berkembang seperti Indonesia rawan terdampak. Oleh sebab itu, negara wajib proaktif menjalin kemitraan strategis sekaligus membaca ancaman maupun peluang yang muncul.
“Prinsip politik luar negeri Indonesia tetap bebas aktif, namun sekarang lebih lentur dan adaptif,” ujarnya. Pendekatan ini dikenal sebagai strategi ‘hedging’ di mana Indonesia menjaga relasi seimbang dengan banyak negara, tanpa memilih satu blok secara tegas.
Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo, menambahkan kini muncul konsep resilience-based hedging. Pendekatannya tidak sekadar menjaga fleksibilitas keluar, tetapi juga memperkuat ketahanan dunia dalam negeri agar guncangan global tidak mudah menggoyang Indonesia.
Kehadiran Indonesia dalam forum-forum skala besar seperti G20, ASEAN, maupun BRICS, menurutnya bukanlah sekadar ajang kehadiran simbolik. “Ada pertaruhan besar untuk menjaga ruang negosiasi Indonesia di tengah persaingan global,” kata Broto.
Sayangnya, informasi mengenai tujuan strategis tiap kunjungan seringkali luput terjelaskan secara utuh ke masyarakat. Media lebih sering menampilkan visual upacara diplomatik, tanpa mengangkat alasan dan signifikansi langkah-langkah tersebut secara jelas. Hal ini berkontribusi pada persepsi publik yang menganggap diplomasi sekadar seremoni elit.
Persoalan komunikasi memang krusial. “Bukan soal kurangnya strategi, tetapi strategi ini kerap hanya berputar di kalangan elit,” ucap Anggy. Istilah teknis diplomasi tidak mudah dicerna publik.
Di masa ketika narasi mudah menyebar secara digital, transparansi dan penyampaian informasi yang sederhana dan relevan menjadi vital. Jika ruang penjelasan ini kosong, opini viral yang seringkali tidak berdasar akan mengambil alih persepsi masyarakat.
Karena itu, semestinya ada juru bicara yang handal dan mampu menjembatani pesan pemerintah ke bahasa yang mudah diterima semua golongan. Dampak-dampak nyata dari diplomasi terhadap penghidupan rakyat – seperti penguatan ekonomi, keamanan, investasi, dan kestabilan harga – wajib dikomunikasikan secara sistematis dan berkelanjutan.
Komunikasi di media sosial juga tak boleh sekadar kuantitas atau basa-basi. Keberadaan digital institusi negara harus bermutu dan informatif, bukan sekedar defensif atau hanya mengandalkan influencer tanpa substansi.
Pada akhirnya, selain terus berupaya memenangkan kepercayaan dan pengaruh di dunia internasional, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan penting: mengedukasi dan meyakinkan masyarakat akan perlunya langkah-langkah diplomasi tersebut. Diplomasi bukan sekadar urusan elit atau kepentingan negara di luar negeri, tetapi juga berkaitan erat dengan keseharian rakyat. Keberhasilan politik luar negeri tidak dinilai hanya dari pengakuan dunia, melainkan juga dari pemahaman dan kepercayaan publiknya sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
