Kondisi desa-desa di Indonesia kini tengah mendapat sorotan menyusul munculnya dua laporan penting pemerintah yang seolah-olah menunjukkan kondisi kontras. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik dalam rilis Podes 2025 menggarisbawahi kemajuan pesat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas di desa-desa secara administratif. Namun di sisi lain, dokumen resmi Kementerian Desa melalui KepMendes PDTT No. 343 Tahun 2025 menyoroti peningkatan jumlah desa yang naik ke level maju dan mandiri.
Di balik optimisme pada angka-angka tersebut, sebenarnya masih mengemuka tantangan berat di bidang ekonomi desa. Kedua laporan itu, jika didalami, menyiratkan pesan serupa: kemajuan administratif belum selalu diikuti transformasi ekonomi yang mendalam di desa-desa.
Tantangan Fundamental: Transformasi Ekonomi Desa Tertinggal
Sebagai negara dengan karakteristik perdesaan yang dominan, Indonesia memiliki lebih dari 84 ribu wilayah administratif setingkat desa, sebagaimana terdata pada Podes 2025. Dari angka-angka itu, 20.503 desa berhasil meraih status mandiri, 23.579 menjadi desa maju, sementara belasan ribu masih berkembang, serta sisanya berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.
Berbagai kemajuan dalam dekade terakhir, terutama pembangunan infrastruktur serta distribusi dana desa, memicu lonjakan status administratif desa. Lebih dari separuh desa di Indonesia berhasil melampaui tahapan dasar pembangunan. Namun, bila sektor ekonomi ditelusuri lebih jauh, kemajuan serupa ternyata belum sepenuhnya terasa.
Mayoritas desa masih menggantungkan roda ekonomi pada sektor agraris tradisional, dengan lebih dari 67 ribu desa didominasi oleh penduduk yang bekerja di pertanian. Karakter ekonomi yang terbentuk masih berupa pengelolaan komoditas mentah dengan sedikit sentuhan inovasi bernilai tambah. Kendati lebih dari 25 ribu desa telah menghasilkan produk unggulan, keterhubungan ke pasar yang lebih luas dan modern masih minim.
Di bidang akses ekonomi, kemajuan mulai tampak dalam pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini telah diakses oleh warga di lebih dari 63 ribu desa. Selain itu, jaringan telekomunikasi memperluas jangkauan informasi. Tetapi sebarannya masih timpang, khususnya untuk wilayah-wilayah terpencil.
Tantangan besar lainnya adalah disparitas desa-kota yang masih mencolok. Persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai sekitar 11 persen, mendekati dua kali lipat tingkat kemiskinan di perkotaan. Bukan hanya angka kemiskinan, tetapi juga kedalaman dan kerentanan penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi dibanding kota.
Dengan peta semacam itu, problem mendasar desa di Indonesia bukan sekadar soal fisik atau infrastruktur, melainkan soal pecahnya struktur ekonomi dan stagnasi produktivitas. Desa membutuhkan strategi ekonomi baru yang lebih berkesinambungan dan adaptif.
Koperasi: Pilar Penguatan Ekonomi Sekaligus Solidaritas Desa
Solusi yang banyak digagas adalah penguatan koperasi desa. Studi Bank Dunia “Overview of Corporate Governance Issues for Co-operatives” sudah sejak lama menegaskan bahwa koperasi, dengan prinsip kepemilikan lokal, sangat potensial mendukung pengembangan ekonomi di wilayah tertinggal. Koperasi menjadi sarana perluasan akses pembiayaan dan pemberdayaan usaha, serta alat memperkuat solidaritas sosial ekonomi di lingkup komunitas.
Koperasi juga memiliki peran penting meningkatkan posisi tawar petani dan pelaku usaha desa. Dengan mengorganisasikan produksi, memperbaiki akses ke pasar dan input teknologi, serta menerapkan tata kelola partisipatif, koperasi mampu menjadi penggerak utama ekonomi berbasis rakyat.
Dalam konteks Indonesia, program Koperasi Desa Merah Putih digadang-gadang sebagai kebijakan strategis mengatasi ketersebaran pelaku usaha desa yang cenderung kecil dan tidak terkoordinasi. Koperasi dapat menjadi jembatan konsolidasi produksi dan distribusi produk desa ke pasar nasional maupun global.
Meski begitu, keberhasilan program ini amat bergantung pada rancangan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. CELIOS, lewat kajian “Ko Peras Desa Merah Putih: Pedoman Pelaksanaan, Perubahan dan Alternatif Program”, menekankan sosok kebijakan yang top-down tanpa melibatkan partisipasi lokal justru berisiko memunculkan kerumitan baru. Kapasitas kelembagaan ekonomi desa yang masih lemah juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program seperti ini.
Karena itu, intervensi tetap dibutuhkan, tetapi harus berbasis kebutuhan spesifik desa dan dilakukan secara inklusif.
Kecepatan Implementasi: Realisasi Kebijakan di Lapangan
Aspek implementasi menjadi kunci agar koperasi desa tidak berhenti sebatas retorika. Pemerintah menuntut percepatan dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih ini. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menekankan bahwa program harus segera berjalan, dengan langkah rekrutmen dan pelatihan SDM koperasi dimulai sebelum Agustus 2026 agar target operasional tercapai.
Percepatan ini sangat penting untuk mengisi kesenjangan antara kemajuan administratif dengan geliat ekonomi yang masih tertinggal di desa.
Peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di sini menjadi sangat strategis. TNI, berbekal jaringan teritorial hingga level desa dan pengalaman mendampingi berbagai program pembangunan, diyakini mampu mempercepat distribusi kebijakan sampai ke akar rumput. Keterlibatan TNI juga dipandang bisa menekan biaya dan mempercepat capaian, sebagaimana dinyatakan Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada wawancara di Kompas TV.
Namun, percepatan pelaksanaan tetap memerlukan koordinasi prestisius lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Instruksi Presiden tentang Koperasi Merah Putih menjadi landasan hukum dan koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun kebijakan yang tidak sinkron.
Jika kecepatan ini dijalankan dengan pendekatan partisipatif, berbasis kebutuhan desa, dan terintegrasi dalam sistem ekonomi lokal, koperasi bisa menjadi pendorong pengurangan kecanggungan struktural desa dan kota. Sebaliknya, tanpa koordinasi dan sensitivitas terhadap karakter wilayah, percepatan justru riskan memunculkan tantangan baru di masyarakat akar rumput.
Oleh sebab itu, masa depan desa Indonesia sangat ditentukan oleh efektivitas koperasi sebagai instrumen ekonomi, konsistensi pelaksanaan kebijakan, dan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan nyata desa-desa di tanah air.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
