Polda Metro Jaya sedang mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penarikan kendaraan oleh debt collector setelah insiden kericuhan di Kalibata. Peristiwa tersebut dimulai dari cekcok saat penarikan sepeda motor di jalan yang berujung pada aksi kekerasan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, cekcok terjadi karena anggota Polri tidak setuju dengan tindakan pencabutan kunci kontak kendaraan. Hal ini menyebabkan penganiayaan yang membuat dua orang meninggal dunia. Sebagai respons, Budi menekankan pentingnya mekanisme penagihan kredit dilakukan melalui jalur administratif daripada penghentian paksa di jalan. Dia juga menyoroti kebutuhan untuk regulasi yang lebih baik dalam penagihan kredit.
Budi juga menegaskan bahwa tindakan menghentikan kendaraan dan merampas sepeda motor di jalan tidak dibenarkan. Selain itu, penagihan yang paksa seringkali terjadi karena kurangnya surat perintah kerja yang jelas. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya mendorong perusahaan pembiayaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penagihan kredit dan memastikan petugas lapangan memiliki legalitas dan prosedur yang jelas.
Kepolisian juga sedang melakukan pendalaman terhadap peran masing-masing pihak terkait insiden di Kalibata. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa hutang sepeda motor menjadi pemicu pengeroyokan dan perusakan yang mengakibatkan dua orang tewas. Pengeroyokan dan perusakan di lokasi tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, sehingga penting untuk mendukung tindakan yang diambil pihak berwenang dalam menyelesaikan kasus ini.
