Pada Senin, 8 Desember 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan bantuan sebesar Rp2 miliar masing-masing kepada 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana. Mendagri menyatakan bahwa banyak daerah terdampak bencana mengalami kehabisan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) menjelang akhir tahun.
Kondisi ini menyebabkan 52 kabupaten/kota terdampak tidak memiliki dana yang mencukupi untuk pemulihan bencana. Mendagri menegaskan bahwa banyak daerah meminta bantuan di forum Arahan Presiden RI terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar. Disamping aspek anggaran, Mendagri juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam memperbaiki kantor pemerintahan dan layanan publik yang rusak akibat bencana, mengingat banyak dokumen penting masyarakat yang tersimpan di sana.
Menyikapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk meningkatkan bantuan anggaran menjadi Rp4 miliar per kabupaten dan menambah Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi. Presiden menekankan pentingnya kepala daerah tetap berada di wilayahnya dan tidak mengabaikan rakyat terdampak dalam situasi darurat bencana.Hal ini ditujukan untuk memastikan bantuan yang diberikan efektif dan tepat sasaran. Presiden juga menyoroti bahwa kepala daerah yang melarikan diri saat bencana terjadi dianggap tindakan yang tidak bertanggung jawab.
