Insiden keputusan Mahkamah Konstitusi Rumania yang membatalkan hasil pemilihan presiden pada putaran pertama Desember 2024 menjadi pelajaran penting bagi bangsa lain, khususnya negara demokrasi dengan kerentanan digital seperti Indonesia.
Peristiwa ini menunjukan bagaimana serangan siber yang dinaungi negara asing bukan lagi sekadar tindak pidana dunia maya, melainkan instrumen strategis untuk menggerogoti dan mendistorsi sendi-sendi demokrasi secara terstruktur.
Dalam kasus di Rumania, investigasi menunjukkan bahwa sabotase pemilu terjadi karena gabungan serangan digital pada infrastruktur pemilu dan operasi disinformasi melalui jejaring sosial—dua komponen utama dari pola serangan hibrida terkoordinasi.
Modus Serangan dan Dampaknya
1. Serangan Infrastruktur Pemilu
Laporan dari badan intelijen Rumania menyebutkan lebih dari 85.000 percobaan serangan siber ditujukan ke sistem pendukung pemilu sepanjang proses pengambilan suara putaran pertama.
Sasaran utama dari serangan tersebut adalah jaringan teknologi dan komunikasi yang vital bagi kelangsungan pemilu, yang membuktikan bahwa motif pelaku adalah menimbulkan kerusakan sistemik atau mengganggu validitas hasil akhir, bukan sekedar mengakses data.
Kerumitan taktik, volume serangan, dan kebutuhan sumber daya yang luar biasa juga menjadi sinyal kuat bahwa ini dilaksanakan dengan dukungan aktor negara asing, bukan sekadar peretas independen.
2. Manipulasi Opini Lewat Disinformasi
Penelusuran intelijen menguraikan adanya gelombang besar penyebaran kabar bohong dan propaganda digital di platform seperti TikTok dan Telegram, diarahkan untuk mengangkat figur pro-Rusia, Calin Georgescu, ke permukaan perolehan suara.
Selain manipulasi narasi, ditemukan juga adanya aliran dana ilegal dari luar negeri untuk menyewa pengaruh digital dan memperkuat distribusi konten menyesatkan.
Menanggapi pelanggaran serius terhadap legalitas dan prinsip transparansi pemilu tersebut, Mahkamah Konstitusi akhirnya memerintahkan pembatalan hasil pemilihan agar kepercayaan publik dapat direstorasi.
Implikasi Bagi Indonesia: Membangun Ketahanan Siber Pemilu
Sebagai negara demokrasi dengan populasi digital masif, Indonesia patut waspada pada ancaman serupa. Transformasi ancaman digital dari kejahatan siber menjadi intervensi strategis menuntut perubahan paradigma dalam melindungi proses demokrasi tanah air.
Tiga Risiko Utama yang Harus Diantisipasi:
1. Delegitimasi Hasil Pemilu: Jika jaringan KPU atau server data penting diretas, kepercayaan rakyat bisa runtuh dan menimbulkan gejolak ketidakpastian politik.
2. Polarisasi Sosial Akibat Disinformasi: Penyebaran narasi palsu oleh aktor eksternal dengan memanfaatkan bot dapat mengoyak persatuan masyarakat dan memperuncing segregasi sosial.
3. Kedaulatan Negara Terancam: Penetrasi asing dalam proses pemilu, baik melalui teknologi maupun penyebaran opini, secara langsung melemahkan kuasa Indonesia untuk mengambil keputusan secara mandiri.
Menyoroti pengalaman Rumania, Indonesia sudah seharusnya memandang keamanan digital pemilu sebagai bagian dari pertahanan negara. Tugas ini bukan hanya ranah lembaga penegak hukum tapi juga melibatkan institusi pertahanan dan keamanan nasional seperti POLRI, BSSN, Kominfo dan TNI.
Langkah proaktif yang perlu segera dilakukan meliputi investasi pada infrastruktur pengawasan dunia maya, kemampuan pelacakan asal serangan, serta meningkatkan literasi digital khalayak luas agar masyarakat tidak mudah terprovokasi atau tertipu informasi palsu.
Konklusi
Dengan semakin terintegrasinya sistem pemilu pada platform digital, Indonesia tidak punya ruang kompromi terhadap celah keamanan siber. Ketahanan demokrasi abad kini bergantung pada pertahanan ruang maya yang kokoh. Tanpa itu, setiap sumbu kerentanan dapat digunakan aktor luar untuk mengintervensi bahkan mementahkan kehendak rakyat, sebagaimana Rumania telah menjadi contoh nyata bagi seluruh komunitas demokrasi dunia.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
