Pada Sabtu, 4 Oktober 2025, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dari fraksi Golkar, Muhidin Mohamad Said, menekankan pentingnya mengarahkan politik anggaran untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Pernyataan tersebut disampaikan saat acara Diklat Kader Muda Nasional Partai Golkar Gelombang II yang diikuti oleh peserta dari 14 provinsi. Tema yang diusung dalam acara tersebut adalah “Politik Anggaran untuk Kesejahteraan: Antara Populisme dan Tuntutan Birokratik.”
Muhidin menegaskan bahwa politik anggaran yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat harus memastikan alokasi dana untuk kebutuhan dasar rakyat, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pemerataan ekonomi. Pentingnya agar uang terus beredar dan tidak mengendap untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil juga menjadi penekanannya.
Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah atau Ijeck, juga turut menyoroti tentang pentingnya keseimbangan antara kebijakan populis yang cepat dengan birokrasi yang terukur. Menurutnya, menggabungkan keduanya merupakan tantangan yang perlu diatasi agar kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran.
Ijeck juga menyinggung inovasi ekonomi, seperti gagasan mix economy antara pemerintah dan swasta, serta perluasan penerapan e-government sebagai upaya untuk mengurangi korupsi di daerah. Dia juga mengingatkan kader muda Golkar bahwa politik anggaran adalah fondasi kesejahteraan rakyat, bukan hanya alat kekuasaan semata. Ia menekankan agar kader muda memahami peran mereka sebagai generasi penerus yang akan membawa arah bangsa ke depan dengan tujuan untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
