Pimpinan DPR telah memberikan tanggapan atas kekhawatiran yang disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah yang telah setuju untuk bertemu dengan mereka pada hari berikutnya. Meskipun telah ada pembicaraan dengan Sekretaris Negara sebelumnya, informasi terkait siapa yang akan menerima mereka dari pemerintah masih belum pasti. Salah satu isu yang dibawa oleh mahasiswa adalah mengenai agenda “17 + 8”. Pada pertemuan hari ini, kami memberikan jaminan kepada mereka bahwa DPR akan melakukan tinjauan menyeluruh, termasuk mengenai tunjangan dan transparansi institusi, sesuai dengan agenda tersebut. Besok, para pemimpin fraksi akan berkumpul untuk menyamakan posisi dan mencapai kesepakatan bersama.
Selain itu, pimpinan DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Kami menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terkait dengan beberapa undang-undang lain dan harus dihindari adanya tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi terhadap KUHAP masih menerima masukan dari publik, namun kami telah meminta Komisi III untuk tetap menghormati batas waktu yang telah ditetapkan, mengingat konsultasi yang sudah luas dan panjang. Harapan kami adalah RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum berakhirnya sesi ini agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat segera dilanjutkan.
Untuk mendorong reformasi komprehensif di DPR, Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin upaya untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan komitmen bersama dari seluruh anggota untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menjadikannya landasan evaluasi bersama ke depan.
