Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akhir-akhir ini telah menimbulkan protes besar dari masyarakat di berbagai daerah. Salah satu perhatian utama adalah pada Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana Bupati Sudewo menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Hal ini memicu demonstrasi besar-besaran dan ketegangan di masyarakat. Meskipun Bupati kemudian meminta maaf dan mencabut kebijakan tersebut, protes terus berlanjut.
Tidak hanya di Pati, kenaikan PBB yang fantastis juga terjadi di daerah lain di Indonesia, yang menyebabkan warga turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan. Daftar daerah yang mengalami lonjakan tarif PBB ini juga mendapat sorotan.
Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kenaikan PBB tergolong ekstrem, mencapai 1.202 persen pada beberapa kasus. Warga menyuarakan protes terhadap peningkatan ini, dengan tagihan PBB yang melonjak hingga jutaan rupiah. Begitu juga di Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana kenaikan PBB mencapai hampir 1.000 persen, memicu aksi protes dari warga.
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, juga mengalami lonjakan tarif PBB hingga 441 persen, menyebabkan keluhan dari warga yang merasa beban pajak mereka meningkat secara signifikan. Sementara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kenaikan PBB mencapai 300 persen, yang juga menimbulkan gejolak di masyarakat.
Kasus di Kabupaten Pati tetap menjadi sorotan nasional, di mana warga melakukan protes besar-besaran terhadap kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen. Meskipun kebijakan ini sudah dicabut, protes dari masyarakat terus berlanjut. Trend penyesuaian pajak daerah yang dilakukan setelah bertahun-tahun tanpa pembaruan data menimbulkan penolakan luas karena minimnya sosialisasi dan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.
