Kemandirian Antariksa Menguat, Indonesia Didorong Tak Lagi Jadi Penonton

Di tengah rivalitas global yang kian tajam, gagasan kemandirian antariksa kembali mengemuka sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar wacana teknologi. Indonesia dinilai tidak cukup hanya menjadi pengguna layanan luar angkasa, tetapi harus mulai menata kemampuan sendiri agar tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi dan keamanan antariksa. Isu ini menjadi sorotan dalam diskusi publik yang digelar Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI dengan tema Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global.

Antariksa Kini Jadi Ruang Persaingan Strategis

Dalam forum tersebut, Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN menekankan bahwa pengelolaan teknologi antariksa memiliki kaitan langsung dengan kedaulatan dan daya saing bangsa. Menurut dia, Indonesia perlu bergerak lebih cepat agar tidak terus bergantung pada pihak luar untuk akses data, teknologi, maupun peluncuran satelit. Jika langkah strategis tak segera diambil, posisi Indonesia berisiko makin jauh tertinggal dari negara-negara yang telah lebih dulu membangun ekosistem antariksa yang matang.

Pesan itu sejalan dengan pandangan bahwa ruang antariksa kini telah berubah menjadi domain strategis. Artinya, penguasaan atas orbit, satelit, dan data bukan lagi urusan teknis semata, melainkan bagian dari kepentingan nasional yang menuntut keputusan lintas sektor dan arah kebijakan yang konsisten.

Dorongan untuk Membangun Ekosistem Nasional

Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menilai Indonesia perlu berpikir dan bertindak secara terpadu dalam menghadapi perubahan lanskap antariksa global. Ketergantungan terhadap negara lain dalam sejumlah aspek, mulai dari akses data hingga layanan peluncuran, disebut sebagai tantangan yang harus dijawab dengan membangun ekosistem antariksa nasional yang kokoh.

Dalam kerangka itu, kemandirian antariksa tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal kesiapan kelembagaan, pembiayaan, dan kerja sama antarsektor. Tanpa fondasi tersebut, ambisi untuk memperkuat posisi Indonesia di ruang antariksa akan sulit diwujudkan secara berkelanjutan.

Komisi I DPR Soroti Tata Kelola yang Berdaulat

Dari sisi parlemen, Komisi I DPR RI memandang antariksa sebagai salah satu pilar strategis ketahanan nasional. Dukungan terhadap langkah awal pengelolaan tata kelola antariksa yang berdaulat menunjukkan bahwa isu ini mulai ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni kepentingan negara dalam jangka panjang.

Kerja sama lintas sektor, dukungan pembiayaan yang kuat, serta kemampuan lembaga untuk beradaptasi disebut menjadi syarat penting agar Indonesia tidak berhenti pada pernyataan niat. Dalam konteks persaingan global yang terus bergerak, kemandirian antariksa dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga ruang gerak Indonesia agar tetap setara dalam percaturan internasional.

Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global