Kemandirian Antariksa Menjadi Agenda Utama Indonesia
Pesatnya perkembangan di bidang teknologi global yang didorong oleh privatisasi serta persaingan geopolitik di dunia antariksa, mendorong Indonesia untuk merumuskan strategi nasional yang fokus pada kemandirian antariksa. Dalam diskusi publik berjudul “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Persaingan Global” oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP UI, para narasumber dari berbagai sektor membahas kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Lebih dari 300 peserta hadir dalam diskusi ini, yang terdiri dari perwakilan parlemen, kementerian, militer, asosiasi profesi, akademisi, serta media nasional.
Kemandirian antariksa menjadi fokus utama yang disampaikan dalam diskusi ini. Prof. Semiarto Aji Sumiarto, Dekan FISIP UI, menekankan bahwa kemandirian antariksa bukanlah suatu pilihan lagi, melainkan suatu keharusan strategis untuk menjaga kedaulatan Indonesia di tengah pesatnya persaingan di dunia antariksa.
Dalam kaitan ini, Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Utama BRIN dan Kepala LAPAN sebelumnya, menegaskan bahwa behasa antariksa merupakan syarat penting bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia, yang telah mengawali eksplorasi antariksa sejak tahun 1960 dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, kini dihadapkan pada tantangan krisis pembangunan program antariksa, keterbatasan pendanaan, serta ketidakpastian dalam arah kebijakan setelah integrasi LAPAN ke dalam BRIN.
Masih ada potensi risiko bahwa Indonesia tertinggal dalam persaingan ekonomi antariksa global jika tidak segera mengambil langkah strategis. Oleh karena itu, mewujudkan kemandirian antariksa menjadi sangat penting untuk masa depan bangsa.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menegaskan bahwa dalam konteks global saat ini, antariksa telah menjadi domain strategis yang sangat penting dengan dampak langsung terhadap pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa lagi bersikap pasif dalam pengelolaan antariksa. Ia menyarankan untuk memperluas kembali keberadaan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional yang sebelumnya telah dibentuk, menjadi dewan lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi terkait.
Dari perspektif Asosiasi Antariksa Indonesia, Anggarini S., M.B.A., menyoroti ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam akses data, teknologi, dan peluncuran satelit. Oleh karena itu, membangun ekosistem antariksa nasional yang lengkap di semua bidang, serta mengejar konstelasi satelit LEO menjadi kunci penting dalam membangun ekonomi antariksa. Ia mendukung kemitraan internasional, penguatan start-up lokal, dan konsistensi dalam regulasi sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045.
Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki kapasitas teknologi, SDM, dan regulasi sendiri dalam pengelolaan antariksa, bukan hanya sebagai pasar bagi layanan dari negara lain. Untuk itu, kerja sama internasional dan eksplorasi antariksa berkelanjutan perlu didorong untuk mendukung kepentingan nasional jangka panjang.
Penting bagi Indonesia untuk mengembangkan strategi kemandirian antariksa yang terintegrasi dan komprehensif. Hal ini melibatkan penataan kelembagaan, regulasi yang konsisten, investasi yang kuat, serta kerjasama lintas sektor yang terkoordinasi. Kehadiran roadmap industri antariksa juga menjadi krusial dalam mewujudkan tujuan ini.
Sumber: Strategi Kemandirian Antariksa Indonesia Dan Peran RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia Di Tengah Rivalitas Global
