Strategi Prabowo Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Gejolak Perdagangan Global
Ketika Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump kembali menaikkan tarif impor, Indonesia ikut merasakan getaran dari kebijakan dagang yang makin proteksionis itu. Setelah berbulan-bulan dibahas, Washington menetapkan tarif dasar 10 persen untuk hampir seluruh barang impor, disusul penerapan Tarif Timbal Balik sebesar 32 persen terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dalam situasi seperti ini, pemerintah Indonesia memilih bergerak cepat dengan menyiapkan langkah-langkah yang dinilai bisa meredam dampak ketidakpastian global.
Prabowo membaca arah baru ekonomi dunia
Sejak hari pertama dilantik, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menempatkan stabilitas ekonomi sebagai prioritas utama di tengah perubahan besar dalam lanskap geopolitik dan perdagangan internasional. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, menilai kemampuan Prabowo membaca dinamika hubungan antarnegara menjadi modal penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Menurut Noudhy, kebijakan yang diambil pemerintah bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan bagian dari strategi yang disusun untuk menghadapi tekanan eksternal yang bisa berdampak langsung pada perdagangan, investasi, dan daya tahan industri dalam negeri.
BRICS, hilirisasi, dan penguatan pasar domestik
Salah satu langkah yang diangkat pemerintah adalah mendorong keanggotaan Indonesia dalam BRICS yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Dorongan ini dipandang sebagai upaya memperluas jaringan mitra dagang sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi global, terutama saat ketegangan dagang antarnegara terus meningkat.
Di sisi lain, pemerintah juga menempatkan hilirisasi industri sebagai agenda penting untuk menambah nilai ekonomi dari sumber daya alam dalam negeri. Langkah itu diperkuat melalui peluncuran BPI Danantara, yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sektor-sektor strategis agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah.
MBG dan koperasi desa untuk tahan guncangan
Selain menyasar sektor eksternal dan industri, Prabowo juga menyiapkan kebijakan yang menyentuh akar ekonomi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat daya beli, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menggerakkan ekonomi desa.
Dengan kombinasi kebijakan tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga meski dunia sedang bergerak dalam arah yang tidak menentu. Dalam pembacaan pemerintah, kekuatan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh ekspor dan investasi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga konsumsi masyarakat dan memperluas basis ekonomi dari desa ke pusat-pusat produksi.
