Pada 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pembaruan tarif perdagangan, termasuk memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk barang impor ke AS dan Tarif Timbal Balik 32 persen untuk beberapa negara, termasuk Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah lama mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi pergeseran global ini dan melindungi ketahanan ekonomi Indonesia. Salah satu langkah penting yang diambil adalah memperluas jaringan perdagangan Indonesia, termasuk mengajukan aplikasi untuk bergabung dengan BRICS. Langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah perdagangan internasional.
Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menjalin kesepakatan perdagangan bilateral dengan beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Australia untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global. Untuk memaksimalkan nilai tambah ekspor, Presiden Prabowo memprioritaskan pengembangan industri hulu di Indonesia. Contohnya adalah sektor nikel yang mengalami lonjakan ekspor dan derivatif dari 3,7 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 34,3 miliar dolar AS pada 2022.
Pada tanggal 24 Februari 2025, Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara, lembaga yang dirancang untuk mempercepat proses hulu sumber daya alam strategis Indonesia. Inisiatif tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada investasi asing, meningkatkan daya saing ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, program-program seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga dicanangkan untuk meningkatkan daya beli domestik dan memperkuat ekonomi pedesaan.
Dengan strategi yang dijalankan, Presiden Prabowo menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia dapat terus berkembang di tengah ketidakpastian global. Inisiatif-inisiatif ini membawa Indonesia di jalur untuk mempertahankan statusnya sebagai negara ekonomi yang stabil dan optimis, tidak hanya di Asia Tenggara tetapi juga di tingkat global.
