Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie mengadakan diskusi terbatas bertajuk Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi guna membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Reformasi Intelijen Indonesia yang digagas oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menyoroti perlunya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih adaptif terhadap ancaman global. Diskusi ini merupakan langkah awal dalam upaya merumuskan langkah-langkah konkret untuk melakukan reformasi intelijen Indonesia.
Reformasi Intelijen Indonesia sangat penting mengingat kompleksitas tantangan keamanan yang semakin berkembang. “Reformasi Intilijen Indonesia adalah langkah strategis yang harus segera dilakukan untuk menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks,” kata Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie.
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan lembaga intelijen bergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman secara tepat waktu. Rizal menegaskan pentingnya Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam operasional BIN sebagai upaya pencegahan eskalasi ancaman.
Pada masa transisi kekuasaan, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi semakin penting. Menurut Rizal, situasi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi indikasi bahwa intelijen perlu diperkuat untuk mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang akan datang.
Diskusi ini juga menyoroti reformasi rekrutmen dan kultur intelijen. Awani Yamora Masta dari Center for International Relations Studies menekankan pentingnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi teknis dan keseimbangan struktural organisasi untuk meningkatkan efektivitas badan intelijen.
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh BIN. Pengawasan yang cermat akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen serta menghindari tumpang tindih kewenangan antar-lembaga.
Sejumlah rekomendasi penting dihasilkan dari diskusi ini untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia, termasuk penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN dan reformasi rekrutmen personel berbasis keahlian teknis. Dengan implementasi reformasi yang tepat, diharapkan intelijen Indonesia dapat menjadi lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional maupun global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
