Pada tanggal 1 Maret 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda) akan mengalokasikan anggaran daerahnya tambahan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun demikian, Dadan menjelaskan bahwa dukungan anggaran dari Pemda bersifat opsional dan tidak mengikat. Menurutnya, pemda siap mengalokasikan anggaran tambahan hanya jika ada anggaran yang tersedia. Jika tidak ada, maka tidak perlu dipaksakan.
Dadan menegaskan bahwa dukungan anggaran untuk program MBG ini tidak diwajibkan bagi setiap daerah karena pemerintah pusat sudah menjamin anggaran untuk program tersebut. Meskipun begitu, Dadan menyatakan bahwa peran Pemda dalam pelaksanaan program MBG sangat penting, dengan tiga peran utama yang harus mereka lakukan. Pertama, menyiapkan infrastruktur yang diperlukan. Kedua, membina rantai pasok dari petani, peternak, dan nelayan agar pasokan lokal dapat terpenuhi. Dan ketiga, bekerja sama dengan Badan Gizi untuk melakukan pendampingan terutama dalam penyaluran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Sementara itu, terdapat kasus penolakan program MBG di Papua yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan manfaat dari program tersebut oleh para siswa. Hal ini disampaikan oleh Dadan, yang menyatakan bahwa penolakan terjadi karena para siswa belum mengetahui manfaat dari program yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
