Pemerintahan era Prabowo Subianto dan DPR RI diharapkan bisa mengakselerasi agenda pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kontributif terhadap pemajuan HAM. Menurut SETARA Institute, indeks HAM selama satu dekade era Presiden Jokowi tidak pernah mencapai angka moderat. Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menjelaskan bahwa skor pemajuan HAM di era Jokowi tercatat menurun dari 3,2 hingga 3,1 di akhir jabatannya pada tahun 2024.
Halili juga menyoroti stagnasi kebebasan beragama dan regresi dalam kualitas demokrasi. Pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) terjadi dengan 1.792 peristiwa dan 2.815 tindakan selama dekade Jokowi. Gangguan terhadap tempat ibadah juga terus meningkat, dengan contohnya mencakup 65 gangguan tempat ibadah pada tahun 2023.
SETARA Institute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI untuk mengakselerasi agenda pengesahan beberapa RUU yang berkontribusi pada pemajuan HAM, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, penting untuk meninjau ulang regulasi yang kontra-produktif terhadap pemajuan HAM dan melakukan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk mencegah kriminalisasi dan pelanggaran HAM serta memastikan tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Semua ini merupakan langkah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas HAM dan demokrasi di Indonesia.
