Senin, 3 Juni 2024 – 16:00 WIB
Jakarta – Anggota DPD RI dari Papua Barat, Filep Wamafma mengaku heran setiap kali Pilkada di Papua hanya dibahas seputar masalah keamanan. Padahal, menurutnya, pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi terkait hak politik orang asli Papua (OAP) yang disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).
“Perlu diketahui, Papua bukan hanya masalah keamanan. Mengapa setiap tahun yang dibahas terkait Pilkada hanya tentang keamanan? KPU Papua seakan-akan menutup mata terhadap pentingnya realisasi aspirasi masyarakat Papua, yang sama pentingnya dengan masalah keamanan, bahkan lebih penting,” kata Filep dalam keterangannya pada Senin, 3 Juni 2024.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, menurut Filep, seharusnya memperhatikan aspirasi masyarakat Papua. Mantan Panglima TNI Hadi dapat berperan bersama partai politik untuk menanggapi aspirasi rakyat Papua melalui MRP se-Tanah Papua.
“Menkopolhukam seharusnya sudah mengidentifikasi aspirasi rakyat Papua melalui MRP yang menginginkan bahwa Kepala Daerah, termasuk Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota adalah OAP. Meskipun secara regulasi dapat berdalil berdasarkan peraturan yang berlaku, namun dari sisi politik, Menkopolhukam dapat berperan bersama partai politik untuk menanggapi aspirasi rakyat melalui MRP se-Tanah Papua,” jelasnya.
Filep juga menyoroti bahwa masalah keamanan merupakan akumulasi dari ketidakpenuhan hak politik orang asli Papua, termasuk hak untuk dipimpin oleh OAP dalam jabatan tertinggi di Pemerintahan Tanah Papua.
“Menkopolhukam harus memperhatikan hal ini. Otsus diciptakan untuk memberikan afirmasi, tetapi jika implementasinya menjauh dari afirmasi politik OAP, maka hasilnya akan sia-sia,” ujar Senator Papua Barat ini.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk masalah keamanan di Papua tidak akan menyelesaikan persoalan, jika belum terwujudnya aspirasi Orang Asli Papua melalui MRP. Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan aspirasi masyarakat Papua.
“Besarnya anggaran dan hibah untuk masalah keamanan yang dialokasikan setiap tahun, namun masalahnya mungkin terletak pada ketidaktercapaiannya sepenuhnya aspirasi OAP melalui MRP se-Tanah Papua. Oleh karena itu, hal ini harus dipertimbangkan oleh Menkopolhukam, terutama menjelang Pilkada 2024,” tutupnya.
