Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI Fisip UI) menyelenggarakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada Kamis (30/5).
Seminar ini membahas isu spyware dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil yang tengah hangat diperbincangkan. Baru-baru ini, laporan amnesty menyoroti penggunaan spyware oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel, yang dianggap sebagai tindakan represi terhadap kebebasan sipil dan melanggar HAM di Indonesia.
Acara ini diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dengan moderator Broto Wardoyo, dosen di Departemen Hubungan Internasional Fisip UI, serta dihadiri oleh sejumlah pembicara terkemuka yang memberikan wawasan mendalam terkait topik tersebut.
Ketua Departemen Hubungan Internasional Fisip UI, Asra Virgianita, menyambut baik terselenggaranya seminar ini dan mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan ini guna meningkatkan pemahaman tentang isu keamanan nasional dan hak-hak sipil.
Dalam seminar tersebut, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, Sulistyo, menjelaskan dinamika perlindungan data dan kebijakan lokalisasi data yang sebaiknya diterapkan di Indonesia, serta mengingatkan tentang ancaman siber di tahun 2024.
Seluruh pembicara, termasuk Wakil Kepala Densus 88 AT Polri, Brigjen. Pol. I Made Astawa; Pemimpin Redaksi GTV sekaligus Ketua IJTI, Herik Kurniawan; Peneliti di The Habibie Center, Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq; Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI, J. Simon Runturambi; dosen Keamanan Internasional, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Ali Abdullah Wibisono, memberikan wawasan tentang keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di era digital.
Dalam era siber, sektor swasta juga harus memainkan peran penting dalam menyediakan jasa atau aplikasi penyadapan. Penyadapan harus dilakukan dengan proses yang transparan dan akuntabel. Kita sebagai masyarakat juga perlu turut serta dalam mengawasi kebijakan keamanan siber untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil.
