Jumat, 17 Mei 2024 – 11:35 WIB
Jakarta – Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, merespons kritikan dari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tidak setuju dengan rencana pemerintah daerah terkait penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta yang tinggal tidak sesuai dengan domisili.
Heru Budi menegaskan bahwa pihaknya hanya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Ia setuju dengan pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa Jakarta adalah milik semua masyarakat.
“Jakarta untuk semua benar. Pemda DKI hanya melaksanakan aturan yang sudah ada,” kata Heru Budi kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2024.
Heru juga mengungkapkan bahwa banyak pengelola atau pengusaha kos-kosan mengeluh karena banyak warga yang sudah tidak tinggal di kos-kosan tersebut, namun alamat KTP masih terdaftar di sana.
Selain itu, banyak warga yang sudah meninggal tidak dilaporkan ke pengurus RT/RW setempat. Banyak juga alamat warga di kartu identitasnya tidak sesuai dengan lokasi yang sebenarnya, bahkan ada yang bangunan atau lokasi dalam KTP sudah tidak ada.
Sebelumnya, Ahok telah mengkritik rencana pemda Jakarta terkait penonaktifan NIK warga Jakarta yang tinggal tidak sesuai dengan domisili. Menurut Ahok, hal tersebut akan merepotkan warga yang terdampak.
Ahok juga mengkhawatirkan nasib warga Jakarta yang tinggal di luar kota karena tuntutan pekerjaan. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI harus membuka ruang bagi masyarakat agar dapat mengakses layanan administrasi dengan mudah.
Halaman Selanjutnya
“Yang berikutnya, warga yang sudah meninggal tidak dilaporkan. Yang sangat perlu mendapatkan perhatian, jika seseorang itu kecelakaan, alamatnya berbeda, tempat RT-nya sudah tidak ada RT, tempat lokasi yang di alamat itu sudah tidak ada bangunan rumah, ke mana kita mau memberitahu keluarga? dan itu terjadi. Lantas, terkait dengan administrasi perbankan,” jelasnya.
