Senin, 18 Desember 2023 – 20:00 WIB
Jakarta – Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran, M Qodari, dengan tegas menyampaikan dukungan terhadap ide Pilpres 2024 sekali putaran. GSP, yang terdiri dari pendukung Jokowi, aktif menyebarkan gagasan ini di seluruh Indonesia.
Qodari menjelaskan 3 argumentasi yang mendasari gerakan ini. Menurutnya, keputusan adanya GSP ini didasarkan pada argumen-argumen yang kuat, melibatkan efisiensi waktu, efektivitas biaya, dan potensi keamanan politik.
“Pertama, hemat waktu. Pilpres sekali putaran hemat waktu karena presiden dan wakil presiden terpilih sudah diketahui pada Februari 2024 dan tidak perlu menunggu sampai dengan Juni 2024,” kata M. Qodari dalam keterangan yang diterima Senin, 18 Desember 2023.
“Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru, maka para pengambil keputusan dan pelaku ekonomi sudah memiliki kepastian politik dari Februari 2024. Semua rencana kegiatan dan investasi ekonomi misalnya dapat segera diputuskan dan dilaksanakan,” tambahnya
Kedua, Qodari menyebut pilpres sekali putaran dapat hemat biaya anggaran negara. Sebab, jika putaran kedua diselenggarakan, diperlukan anggaran tambahan sekitar Rp 17 triliun.
“Dengan menyelesaikan pemilihan dalam sekali putaran, anggaran ini dapat dikembalikan ke kas negara, dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, atau dialokasikan untuk program pemerintah lainnya seperti subsidi pupuk, subsidi rumah, subsidi transisi energi hijau, dan bantuan pangan dan tunai yang bersifat ad hoc, atau dialokasikan untuk APBN tahun berikutnya” kata Qodari
Terakhir, lanjut Qodari menilai pilpres sekali putaran akan lebih damai dibandingkan dengan dua putaran, sebab potensi polarisasi ekstrem seperti yang terjadi di Pilpres 2014, 2019 dan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dapat dihindari.
“Pilpres sekali putaran lebih damai karena polarisasi ekstrim seperti Pilpres 2014 dan 2019 serta Pilkada Jakarta 2017 berpotensi lahir kembali pada putaran kedua di saat paslon yang bertarung tinggal 2. Polarisasi ekstrim pada saat ini belum terlalu muncul karena paslon masih ada 3,” urainya.
Namun, kata dia, kondisi akan berubah cepat pada putaran kedua karena akan tercipta kondisi saling berhadapan amtara dua pasangan capres-cawapres.
“Zero sum game di antara dua kandidat tersisa. Isu-isu primordial seperti ras dan agama akan muncul dan menimbulkan ketegangan yang bahkan mungkin lebih buruk dibanding pilpres 2014 dan 2019,” jelas Qodari.