Mataram – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menyatakan bahwa keluarga harus dijadikan pusat utama pembangunan.
“Arah Presiden bagaimana keluarga menjadi bagian terdepan dalam pembangunan. Jika kita mempertimbangkan bahwa sumber daya manusia itu penting, maka akan menjadi penting. Biasanya banyak orang yang tidak memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga kebutuhan mendesak tidak muncul di sana,” kata dr. Hasto saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Koordinasi Stunting Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diselenggarakan secara hibrida di Hotel Golden Palace, Mataram pada Rabu, 13 Desember 2023.
Hal lain, menurut dr. Hasto adalah bagaimana kesadaran akan asupan makan makanan bergizi sebagai langkah nyata dan konkret dalam menurunkan stunting khususnya di NTB.
“Kesadaran untuk mengkonsumsi makanan yang bervariasi juga menjadi bagian dari kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan. Jika ada orang yang memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, itu juga harus memprioritaskan bagaimana kita mengkonsumsi nutrisi gizi yang baik. Karena semakin banyak bukti menunjukkan bahwa semakin ke pelosok desa, variasi makanannya semakin tidak baik. Langkah-langkah nyata ini harus dilakukan,” jelas dr. Hasto.
Strategi menurunkan stunting memerlukan prioritas untuk fokus pada daerah-daerah yang masih memiliki angka stunting yang tinggi, sementara itu juga harus memegang teguh prinsip keadilan dan pemerataan.
“Jadi kesetaraan itu menjadi konsep yang selalu kita pegang teguh tentu, hingga itu bagian dari strategi,” katanya.
Lebih lanjut, dia menyoroti masalah-masalah sensitif di setiap wilayah seperti sanitasi dan jambanisasi.
“Kalau mengintervensi Lombok Timur dan Lombok Tengah, maka stunting di seluruh NTB bisa menurun, sehingga ini perlu perhatian. Ini sebagai suatu pedoman untuk memberikan perhatian yang lebih di Lombok Timur,” terangnya.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS, menyoroti beberapa aspek penting. Diantaranya beberapa catatan untuk Kabupaten Kota yang masih tinggi angka stuntingnya, perlu fokus pada 3 indikator yaitu penggunaan alat ukur yang sesuai standar, peningkatan sumber daya manusia atau kader posyandu, dan penguatan SOP di level posyandu.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M. Si., mengatakan bahwa walaupun angka prevalensi stunting di NTB pada data SSGI Tahun 2022 masih 32,7%, tetapi sepanjang tahun 2023 banyak inovasi yang dilakukan dalam upaya menurunkan stunting.
Forum Koordinasi Stunting tingkat provinsi NTB bertujuan untuk melaksanakan evaluasi laporan TPPS Mesut 2 serta meningkatkan koordinasi antar OPD dan pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Barat.
