Kamis, 2 November 2023 – 08:00 WIB
Bali – Pj Gubernur Bali, SM. Mahendra Jaya membantah tudingan bahwa pencopotan baliho capres-cawapres sebelum kunjungan Presiden Jokowi ke Bali memiliki muatan politis. Menurut Mahendra Jaya, penertiban tersebut hanya mengikuti protap kunjungan kenegaraan, baik itu Presiden maupun Wakil Presiden.
“Agar masyarakat tidak menganggap hal tersebut sebagai tindakan tendensius terhadap partai atau kelompok tertentu, itu tidak memiliki muatan politis sama sekali,” jelas Mahendra Jaya kepada awak media pada Kamis, 2 November 2023.
Mahendra Jaya merasa perlu mengklarifikasi berita dan video terkait pencopotan alat sosialisasi selama kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan dan Balai Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar.
“Saya ingin menjelaskan bahwa penertiban alat sosialisasi di lokasi acara merupakan keputusan rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan kunjungan Presiden ke Bali yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi,” jelasnya.
Rapat koordinasi wilayah tersebut dilaksanakan di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pada Minggu, 29 Oktober 2023. Koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar serta tim advance.
Salah satu hasil dari rapat koordinasi wilayah adalah sepakat untuk membersihkan dan merapikan jalur, terutama terkait dengan adanya alat sosialisasi yang tidak berkaitan dengan substansi kunjungan Presiden RI.
“Peserta rapat koordinasi wilayah sepakat untuk merapikan dan membersihkan jalur kunjungan dalam radius 20 meter. Termasuk juga baliho, spanduk, dan alat sosialisasi yang tidak berkaitan dengan substansi kunjungan presiden,” jelasnya.
Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Gianyar diminta untuk berkoordinasi dengan pemilik alat sosialisasi yang terpasang di sekitar lokasi kunjungan presiden, baik itu milik partai politik, calon legislatif, maupun tim sukses.
Namun sayangnya, hingga satu jam sebelum acara, alat sosialisasi tersebut masih tetap terpasang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali menurunkan Satpol PP untuk merapihkannya.
Jika Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan koordinasi dengan pemilik alat peraga, maka Satpol PP Bali tidak perlu turun langsung untuk melakukan penertiban. Mahendra Jaya menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Satpol PP Bali hanya merapikan.
“Sesuai dengan hasil rapat koordinasi wilayah, petugas kami hanya merapikan alat sosialisasi yang miring dan hampir jatuh serta yang dipaku di pohon,” kata Mahendra Jaya.
Alat sosialisasi tersebut tidak dihilangkan sama sekali. Namun, alat tersebut dipindahkan ke tempat yang semestinya. “Yang kami rapikan bukan hanya alat sosialisasi yang berkaitan dengan Capres dan Cawapres tertentu, tetapi juga yang lain seperti milik caleg dan partai,” jelasnya.
Setelah kunjungan Presiden selesai, Mahendra Jaya mengatakan bahwa alat sosialisasi akan dikembalikan seperti semula. “Kami di Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk selalu menjaga netralitas ASN,” ujarnya.
