Rencana pengembangan Klinik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih membuka kemungkinan hadirnya layanan kesehatan di bawah koperasi desa. Namun, klinik tersebut tidak serta-merta dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Akses itu baru bisa diberikan apabila klinik memenuhi persyaratan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan status klinik sebagai bagian dari Kopdes Merah Putih tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan layanan kesehatan yang berlaku. Penjelasan itu disampaikan Prihati kepada wartawan di Jakarta.
“Kalau Koperasi Desa Merah Putih menyediakan klinik sesuai syarat-syarat FKTP, bisa dong melayani. Jadi syarat-syarat itu harus dipenuhi,” kata Prihati.
Klinik harus memenuhi standar FKTP
Persyaratan tersebut mencakup aspek administrasi dan perizinan, antara lain izin operasional klinik serta izin praktik dokter. Selain itu, fasilitas kesehatan yang disediakan dan mutu pelayanan juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan ketentuan itu, klinik Kopdes Merah Putih tidak otomatis dapat menerima pasien JKN hanya karena berada di bawah koperasi desa. Klinik tetap harus memenuhi standar FKTP dan memperoleh kerja sama dengan BPJS Kesehatan sebelum melayani peserta JKN melalui skema yang sama seperti fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya.
Rencana layanan kesehatan ini menjadi bagian dari pengembangan unit usaha Kopdes Merah Putih. Pemerintah sebelumnya menyebut koperasi desa tersebut tidak hanya akan bergerak di bidang logistik dan perdagangan, tetapi juga dapat memiliki apotek serta klinik pratama.
Pemerintah uji coba model bisnis klinik
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembahasan mengenai klinik Kopdes Merah Putih telah dilakukan. Menurut dia, klinik pratama dirancang sebagai salah satu unit bisnis koperasi desa, bersama dengan apotek, logistik, dan perdagangan.
“Sudah ada pembahasan (terkait klinik Koperasi Desa Merah Putih). Memang salah satu unit bisnis dari koperasi, selain logistik dan perdagangan, itu ada juga apotik dan klinik,” kata Budi.
Pemerintah juga telah menjalankan proyek percontohan klinik Kopdes Merah Putih di sejumlah lokasi. Uji coba tersebut dilakukan untuk melihat dan menentukan model bisnis yang sesuai bagi pengembangan layanan kesehatan di lingkungan koperasi desa.
Budi menegaskan, klinik Kopdes Merah Putih nantinya memiliki karakter seperti klinik swasta, bukan fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas. Perbedaan status itu membuat pola operasional dan pembiayaannya tidak sama dengan puskesmas.
“Kita sudah melakukan beberapa pilot project untuk bisa melihat bisnis modelnya, karena ini kan sama dengan klinik swasta sebenarnya. Kalau yang puskesmas kan tidak berbayar. Nah ini sama modelnya dengan klinik swasta,” ujarnya.
Meski berstatus seperti klinik swasta, fasilitas tersebut tetap dirancang agar dapat melayani peserta BPJS Kesehatan. Budi menyebut mekanismenya akan serupa dengan klinik swasta lain yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.












