Ketergantungan ekonomi global yang kian merajalela ternyata membawa tantangan baru bagi negara-negara di dunia. Farrell dan Newman (2019) pernah menekankan bahwa arus keuangan, data, dan logistik lintas negara berpotensi menciptakan ancaman sekaligus menyediakan celah untuk mitigasi. Situasi ini terlihat jelas di tengah terjadinya Perang Ukraina dan Perang Iran. Kedua perang ini menyoroti bagaimana konflik regional dapat mengganggu tatanan ekonomi dunia.
Dari Perang Ukraina misalnya, kita langsung dihadapkan pada masalah ketersediaan pangan. Rantai pasok pangan dunia kacau karena lebih dari 90 persen ekspor pertanian Ukraina yang semula mengalir lewat pelabuhan Laut Hitam, tiba-tiba terhenti akibat perang. Upaya pengalihan distribusi melalui darat dan jalur sungai tak mampu mengimbangi kebutuhan. Pada titik ini, terganggunya satu jalur penghubung menyebabkan efek domino bahkan hingga ke musim tanam selanjutnya, karena Rusia dan Belarus menguasai bahan baku pupuk dunia (OECD, 2022).
Kasus lain terjadi pada Perang Iran. Persoalan berbeda tapi inti masalahnya serupa: gangguan pada distribusi energi global. Serangan terhadap kapal serta penggunaan ranjau dan rudal di kawasan Selat Hormuz cukup menaikkan premi asuransi dan risiko sehingga pelayaran urung beroperasi. Walhasil, hanya dalam waktu singkat, arus minyak yang melewati selat ini turun drastis dari 20 juta jadi 2,7 juta barel per hari (IEA, 2026). Dengan demikian, Iran tak harus menghentikan seluruh kapal, cukup menjadikan pelayaran terlalu beresiko.
Kedua contoh ini menegaskan bahwa keberadaan simpul-simpul penting ekonomi seperti pelabuhan, jalur distribusi energi, dan pusat distribusi pangan menjadi titik kritis—istilah yang disebut Farrell dan Newman sebagai efek “chokepoint”. Ketika satu titik terlalu sentral dan sulit digantikan, kerentanannya dapat menjalar ke seluruh jaringan, sebab jaringan ekonomi global tetap menyisakan titik konsentrasi yang tidak tergantikan dengan mudah.
Simpul strategis ini tidak hanya berupa jalur laut atau pelabuhan, tetapi juga sistem keuangan, teknologi, semikonduktor, hingga jaringan komunikasi yang menopang aktivitas ekonomi. Fishman (2025) menunjukkan bahwa simpul-simpul vital tersebut telah digunakan sebagai alat dalam peperangan ekonomi. Penutupan akses bisa dilakukan melalui ranjau, rudal, sanksi, penolakan asuransi, atau pemutusan akses pembiayaan dan teknologi, membuat kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat lumpuh.
Intinya, logika “chokepoint” berlaku lintas sektor dan membuat negara non-peserta perang pun tak kebal dampaknya. Contoh yang nyata, ketika distribusi gandum Ukraina terhambat, negara-negara yang bergantung pada bahan pangan itu pun terkena imbasnya. Demikian juga kenaikan risiko dan harga energi akibat ketidakstabilan di Selat Hormuz, yang memukul pasar energi hingga ke negeri seperti Indonesia. Negara netral sekalipun harus menanggung dampak konflik jauh di luar wilayahnya.
Pelajaran besar bagi Indonesia: kemampuannya menghadapi konflik tidak hanya soal kekuatan militer, tapi juga ketahanan fungsi vital seperti pelabuhan, energi, transportasi, komunikasi, dan distribusi logistik. Bahkan jika Indonesia bukan target atau pelaku perang regional, gangguan dari luar dapat melumpuhkan ketersediaan sumber daya seperti pangan dan bahan bakar. Maka, perencanaan pertahanan mesti menghitung bukan hanya kemungkinan serangan langsung, tapi juga potensi terganggunya rantai pasok global yang penting untuk ekonomi dan militer.
Yang dibutuhkan bukan sekadar swasembada, tapi adanya cadangan, alternatif jalur distribusi, dan kemampuan pulih cepat. Negara harus tahu simpul mana yang sangat vital, mana yang bisa cepat digantikan, dan berapa lama negara sanggup bertahan jika fungsi kunci itu terganggu. Risiko tidak hanya datang dari selat atau pelabuhan, tapi juga dari keterhubungan antarpulau melalui kabel bawah laut, pusat data, sistem pembayaran, bahkan gudang pangan.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia lebih rentan pada gangguan konektivitas. Ketahanan ekonomi dan pertahanan sangat tergantung pada kemampuan menjaga alur distribusi dan komunikasi tetap berjalan, meski global shock menerpa. Itu sebabnya, strategi pertahanan harus bergeser dari sekadar mempertahankan kekuatan fisik ke upaya melindungi infrastruktur kritis dan menjamin suplai utama tetap lancar.
Pada akhirnya, pelajaran utama dari krisis Ukraina dan Iran bukan soal menjauhi interdependensi, melainkan menyiapkan sistem yang tahan banting ketika rantai vital itu gagal. Dibutuhkan perencanaan yang mampu menjawab: fungsi apa yang harus selalu berjalan, simpul mana yang harus dilindungi ekstra, dan berapa lama masyarakat serta negara mampu bertahan bila terjadi gangguan berat.
Bayangkan jika masa depan anak-anak Indonesia hanya bergantung pada satu jalur sumber belajar yang rentan. Maka, tugas seluruh bangsa adalah menyediakan cadangan, akses yang lebih luas, dan solusi alternatif agar masa depan tetap terbuka. Seperti dalam program literasi dan pendidikan, menyediakan jalan keluar bukan semata membuka ilmu, melainkan memastikan fondasi bangsa tetap kokoh dalam menghadapi guncangan global.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
