Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., telah resmi menjatuhkan status darurat energi nasional selama satu tahun, sebagai respons terhadap dampak perang di Timur Tengah yang mengancam pasokan energi negara. Pemerintah Filipina mengungkapkan bahwa konflik di wilayah tersebut telah menimbulkan risiko serius terhadap ketersediaan energi domestik, menjadikannya ancaman mendesak. Dalam keterangan resmi, pemerintah memberikan wewenang kepada Departemen Energi untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan penyalahgunaan dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM).
Data terbaru per 20 Maret menunjukkan bahwa cadangan bahan bakar Filipina hanya mencukupi untuk 45 hari ke depan. Untuk menghadapi krisis energi, pemerintah sedang berusaha mendapatkan tambahan pasokan sekitar 1 juta barel minyak untuk memperkuat cadangan energi nasional. Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, mengungkapkan bahwa negara tersebut sedang berusaha memperoleh pengecualian untuk melanjutkan impor minyak dari negara-negara yang terkena sanksi AS, guna memastikan ketersediaan bahan bakar nasional.
Kementerian Energi Filipina juga telah diberikan kewenangan lebih luas untuk melakukan tindakan langsung terhadap penimbunan dan spekulasi harga bahan bakar. Pemerintah juga sedang melakukan sejumlah langkah, seperti memberikan bantuan keuangan kepada pengemudi ojek dan pekerja transportasi umum, serta menyediakan layanan bus gratis bagi pelajar dan pekerja di beberapa kota. Hal ini dilakukan untuk meredam dampak kenaikan harga BBM di sektor domestik. Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, juga mencatat bahwa lonjakan harga gas alam cair (LNG) telah memaksa pemerintah untuk sementara waktu lebih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi listrik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menahan kenaikan tarif listrik akibat konflik di Timur Tengah.
