Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham memberikan tanggapan terhadap kritik yang ditujukan kepada kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto terkait rencana pembangunan gedung baru untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga Islam di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sejumlah pihak mengkritik rencana tersebut, mengingat kondisi kemiskinan, stunting, dan infrastruktur pendidikan yang masih buruk di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Idrus Marham menyikapi kritik tersebut sebagai masukan yang penting dan perlu dihargai. Namun demikian, Idrus menegaskan perlunya pemahaman bahwa kebijakan nasional dan pelaksanaannya di lapangan memiliki tataran yang berbeda. Idrus menjelaskan bahwa Presiden telah menetapkan berbagai program prioritas nasional terkait dengan kemiskinan, stunting, dan pendidikan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan sekolah.
Idrus juga menyoroti bahwa persoalan yang muncul di lapangan bukanlah mengenai arah kebijakan, melainkan soal pelaksanaan kebijakan di tingkat teknis. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan pengawasan di tingkat daerah dan kementerian terkait. Menurut Idrus, kritik publik seharusnya juga difokuskan pada perbaikan proses pelaksanaan di lapangan, bukan sekadar menyalahkan Presiden.
Pembangunan gedung untuk lembaga Islam di Bundaran HI juga disikapi oleh Idrus sebagai kebijakan yang tidak mengorbankan program kesejahteraan rakyat. Idrus menegaskan bahwa penguatan lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan persatuan nasional. Meskipun begitu, kritik yang disampaikan oleh masyarakat di media sosial tetap dianggap penting sebagai alarm sosial bagi evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan.
