Pada Jumat, 30 Januari 2026, Wakil Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Andy Budiman, mengungkapkan pandangannya tentang meningkatnya politik uang sebagai dampak tingginya syarat pencalonan. Menurutnya, baik melalui jalur partai politik maupun perseorangan, persyaratan dukungan minimum bagi kandidat dimulai sejak awal kontestasi, yang membuka peluang transaksi yang tidak sehat. Andy mengatakan bahwa semakin berat syarat yang ditetapkan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat untuk bersaing dalam Pilkada.
Andy juga merujuk pada pernyataan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang menyebutkan bahwa Pilkada masih belum sepenuhnya bersih dari praktik curang. Mekanisme pencalonan kepala daerah dianggap sebagai salah satu akar persoalan utama yang perlu diperbaiki. PSI mendorong pelonggaran syarat pencalonan sebagai strategi untuk memutus mata rantai politik uang dan menekan praktik transaksi sejak awal.
Menurut Andy, pelonggaran syarat pencalonan tidak hanya akan membawa manfaat bagi masyarakat dengan menekan biaya politik dan menawarkan kandidat terbaik, tetapi juga akan meningkatkan kualitas kompetisi Pilkada. Dengan memperluas akses pencalonan, PSI yakin bahwa kompetisi akan semakin berkualitas dan pilihan masyarakat akan bertambah, sehingga calon yang terpilih akan lebih baik. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya politik yang selama ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pemilu dan kampanye.
