Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberikan dukungan penuh terhadap pemulihan layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Upaya tersebut bertujuan untuk mengganti dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri telah membentuk sembilan tim khusus sejak 19 November untuk mempercepat pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan di wilayah terdampak.
Menurut Tito, sebagian besar layanan Dukcapil di daerah lain masih beroperasi dengan baik. Di wilayah Sumatera Utara, layanan berjalan normal dan di Kota Sibolga, kendala kecil telah diperbaiki. Kemendagri juga telah menerbitkan 63.230 dokumen kependudukan bagi warga terdampak secara gratis. Layanan penggantian dokumen kependudukan ini tidak dikenakan biaya apa pun dan diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan administratif masyarakat pascabencana.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan berbagai capaian konkret dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut, termasuk pada sektor infrastruktur jalan nasional. Dengan berbagai langkah ini, diharapkan hak-hak kependudukan warga tetap terpenuhi dan membantu masyarakat yang kehilangan dokumen agar kembali memiliki data kependudukan yang diperlukan untuk mengakses layanan publik.
