Kontroversi PDIP dan PSI Soeharto: Layak Jadi Pahlawan Nasional?
Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, kembali memantik perdebatan politik. Di satu sisi, ada yang menilai usulan itu sebagai bentuk pengakuan atas jasa besar Soeharto dalam sejarah Indonesia. Di sisi lain, penolakan datang dari kalangan yang masih mempersoalkan warisan kepemimpinannya. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa nama Soeharto belum sepenuhnya lepas dari tarik-menarik tafsir tentang sejarah, kekuasaan, dan jasa negara.
PSI: Soeharto Perlu Dinilai Secara Utuh
Bestari Barus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sebagai langkah yang tepat dan berani. Menurut dia, bangsa Indonesia perlu melihat Soeharto secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi kontroversi yang melekat selama ini.
Bestari menilai, Soeharto tidak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa. Ia menyebut ada kontribusi besar yang ditinggalkan, mulai dari capaian ekonomi, swasembada pangan, hingga pembangunan infrastruktur. Karena itu, menurut dia, penilaian terhadap Soeharto semestinya dilakukan secara proporsional.
Kritik terhadap Penolakan PDIP
Dalam pandangan Bestari, penolakan dari sejumlah politisi PDIP terhadap usulan tersebut tidak seharusnya menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ia menganggap penilaian yang terlalu subjektif justru berisiko menutup ruang untuk melihat sejarah secara lebih jernih.
Bestari juga menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang, menurut dia, merendahkan sosok Soeharto tanpa memberi ruang bagi fakta-fakta tentang pencapaiannya. Ia berharap perdebatan ini tidak dijalankan dengan semangat dendam politik, melainkan dengan sikap yang lebih dewasa dalam membaca masa lalu.
Tarik-Menarik Sejarah dan Politik
Perdebatan soal gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto kembali memperlihatkan bahwa penilaian atas tokoh besar di Indonesia kerap tidak berhenti pada arsip sejarah. Ia ikut dibebani ingatan politik, pengalaman masa lalu, dan posisi ideologis masing-masing pihak.
Dalam konteks itu, usulan ini bukan sekadar soal penghargaan, melainkan juga ujian bagi bangsa Indonesia dalam menilai sejarahnya sendiri: apakah memilih melihat tokoh secara hitam-putih, atau menerima bahwa perjalanan negara dibentuk oleh sosok yang membawa capaian sekaligus kontroversi. Source link
