JAKARTA — Polda Metro Jaya membantah tudingan bahwa akses besuk terhadap empat aktivis yang ditahan dipersulit. Kepolisian menegaskan, kunjungan keluarga maupun pendamping hukum tetap diatur melalui ketentuan yang berlaku di ruang tahanan.
Polisi sebut ada aturan besuk yang harus dipatuhi
Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, mekanisme besuk bagi para tersangka sudah memiliki aturan tersendiri. Karena itu, menurut dia, tudingan bahwa akses kunjungan ditutup sepenuhnya tidak tepat. Pernyataan ini disampaikan merespons keluhan keluarga dan pendamping hukum yang sebelumnya menyebut akses untuk menemui para aktivis tersendat.
Keluhan tersebut muncul di tengah penahanan empat aktivis, yakni Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penghasutan saat unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR.
Keluhan keluarga soal dampak psikologis
Pihak keluarga dan pendamping hukum menyatakan akses besuk yang terbatas membuat komunikasi dengan para tahanan tidak berjalan leluasa. Mereka juga menilai situasi itu berdampak pada kondisi emosional dan psikologis para aktivis selama menjalani penahanan. Menurut mereka, minimnya pertemuan langsung menambah tekanan bagi para tersangka yang kini menjalani proses hukum.
Di sisi lain, kepolisian menyebut keempat aktivis itu diduga menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan demonstrasi yang dinilai berpotensi memicu kerusuhan. Polisi menegaskan penanganan perkara dilakukan berdasarkan proses hukum yang sedang berjalan, sementara akses besuk tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.
Kasus penghasutan masih berjalan
Perkara ini menjadi sorotan karena melibatkan penahanan aktivis yang dikaitkan dengan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR. Di tengah proses penyidikan, perdebatan soal akses keluarga dan pendamping hukum ikut mencuat dan menambah perhatian publik terhadap penanganan kasus tersebut.
Source link
