Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru pengelolaan keuangan negara: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didorong menuju posisi tanpa defisit. Komitmen itu disampaikan Prabowo dalam pidato pengantar Rancangan Undang-Undang APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, saat pemerintah memaparkan target belanja, pendapatan, dan defisit tahun depan.
Defisit 2026 Masih Ada, Tapi Ditekan
Dalam rancangan APBN 2026, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.786,5 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.147,7 triliun. Dengan komposisi tersebut, pemerintah memperkirakan defisit anggaran sebesar Rp 638,8 triliun atau setara 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Prabowo mengatakan pemerintah akan menempuh langkah efisiensi untuk menekan defisit secara bertahap. Ia juga menyatakan ambisinya agar pada masa mendatang APBN Indonesia bisa berada di titik nol defisit. Menurut dia, tujuan itu hanya bisa dicapai bila kebocoran anggaran ditangani dengan tegas dan dilakukan secara konsisten.
Efisiensi dan Pemberantasan Kebocoran
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan perlunya keberanian dan ketegasan untuk menutup ruang kebocoran anggaran. Ia meminta dukungan seluruh kekuatan politik di Indonesia agar upaya pembenahan fiskal tidak berhenti di tataran wacana.
Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan pembangunan yang lebih kreatif dan inovatif agar APBN tetap lentur menghadapi guncangan global. Arah kebijakan itu menempatkan optimalisasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan sebagai tiga pilar utama.
Fokus pada penerimaan dan kualitas belanja
Di sisi penerimaan, pemerintah akan mendorong peningkatan pajak tanpa mengganggu iklim investasi maupun keberlanjutan usaha. Di sisi belanja, perhatian diarahkan pada efektivitas penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang keluar benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Prabowo juga menyinggung pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara efisien. Menurut dia, kekayaan alam harus diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, sehingga manfaatnya kembali kepada kesejahteraan rakyat, bukan berhenti sebagai potensi ekonomi semata.
Source link
