Dua partai politik di Indonesia, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), baru-baru ini menggelar kongres dengan mekanisme pemilihan ketua umum yang berbeda. PSI memilih untuk menerapkan sistem one man one vote, sementara PDIP tetap menggunakan mekanisme aklamasi. Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, menjelaskan bahwa kedua cara pemilihan tersebut tidak bisa langsung dibandingkan. Dia melihat bahwa langkah PSI melibatkan ribuan anggota dalam pemilihan sebagai upaya menciptakan model yang lebih terbuka. Sementara itu, PDIP dianggap sebagai partai yang sudah mapan dengan ideologi yang kuat, maka mekanisme pemilihan ketumnya didasarkan pada tradisi yang telah terbentuk selama ini. Menurut Agus, baik sistem pemilihan langsung maupun aklamasi adalah sah selama tidak menimbulkan konflik internal dalam partai. Dia juga memberikan pandangan terkait keputusan PDIP untuk tetap memilih Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum sekaligus merangkap Sekretaris Jenderal sebagai respons terhadap situasi kondisi hukum Sekjen sebelumnya, Hasto Kristiyanto. Menurut Agus, posisi Megawati masih sangat penting bagi PDIP, bahkan menjadi kekuatan utama partai. Partai politik memiliki ciri khas sendiri dalam menerapkan mekanisme pemilihan internalnya, dan penting untuk menjaga agar proses tersebut tidak menimbulkan konflik internal yang bisa merugikan partai.
PDI-P dan PSI: Tradisi vs Inovasi dalam Pemilihan Ketum

Read Also
Recommendation for You
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah memberikan peringatan kepada POM (polisi militer) terkait penggunaan…
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat melalui Integrated Terminal (IT) Balongan baru-baru ini memberikan…
Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengalami tujuh kali erupsi dalam…
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono merespons keputusan pencabutan visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas oleh pemerintah…
Festival Seni Multatuli 2025 merupakan kolaborasi antara Yayasan Festival Seni Multatuli, anggota DPR RI Komisi…