Insiden tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali membuat DPR terutama Komisi V yang menangani transportasi sadar akan urgensi audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan pelayaran dan keselamatan penumpang. Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri mengungkapkan bahwa insiden KMP Tunu Pratama Jaya yang merupakan insiden ketiga dalam waktu kurang dari dua pekan menyoroti kebutuhan untuk peningkatan sistem keselamatan pelayaran. Peristiwa kapal tenggelam di Selat Bali beberapa kali dalam waktu dekat menjadi sinyal sistemik dari kekurangan dalam manajemen keselamatan pelayaran. Rentetan kecelakaan laut di Selat Bali sebelumnya juga menunjukkan kelemahan dalam sistem keselamatan pelayaran yang perlu diperbaiki secara menyeluruh. Irine melihat faktor-faktor seperti data manifest yang tidak akurat, persimpangan informasi yang berpotensi membahayakan keselamatan, serta pengabaian terhadap cuaca dan struktur kapal sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Dia menekankan pentingnya audit teknis terhadap armada penyeberangan di Selat Bali serta tindakan preventif yang lebih proaktif untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam dengan membawa 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan, dengan 6 orang meninggal dan 30 lainnya belum ditemukan. Keselamatan pelayaran di Selat Bali perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem, pelatihan kru, dan penegakan SOP yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang merenggut nyawa manusia.
Kapal Tenggelam Selat Bali: Anggota DPR Minta Audit Sistem Keselamatan

Read Also
Recommendation for You

Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan diselenggarakan mulai Sabtu, 19 Juli 2025 di Solo, Jawa…

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Komarudin, membela polantas yang disebut meminta…

Polemik antara Selebgram Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, semakin memanas. Bareskrim…
Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menolak permohonan uji materi tentang larangan wakil menteri (wamen)…

Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Heri Budianto memandang bahwa publik harus terlibat dalam penyusunan…