Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang menangguhkan dirinya dari jabatan perdana menteri dengan sikap penuh tanggung jawab. Dalam konferensi persnya, Paetongtarn menyatakan menerima keputusan tersebut dengan rendah hati dan meminta maaf kepada publik atas polemik yang terjadi. Meskipun tidak tahu pasti untuk berapa lama, Paetongtarn berjanji memberikan klarifikasi dalam waktu 15 hari pertama.
Penonaktifan Paetongtarn sebagai Perdana Menteri Thailand berhubungan dengan kasus bocornya percakapan telepon politis dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Paetongtarn menjelaskan bahwa segala tindakannya didasari oleh niat tulus demi kepentingan nasional, meskipun memahami bahwa hal itu telah memicu kemarahan publik. Dengan rasa penyesalan, Paetongtarn mengungkapkan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji akan terus mengabdi untuk negara.
Meskipun penonaktifan dari jabatannya, Paetongtarn menegaskan akan tetap berjuang dan bekerja untuk negara, siap menerima tantangan apapun dalam kapasitas apapun. Penangguhan Paetongtarn terjadi di tengah gejolak politik dalam negeri yang dipicu oleh bocornya percakapan telepon yang dianggap melanggar etika kepemimpinan. Hal ini menyebabkan partai kunci di pemerintahan meninggalkan aliansi dan oposisi serta publik menuntut agar Paetongtarn mundur.
Selama proses penyelidikan, kekuasaan eksekutif sementara diberikan kepada Wakil Perdana Menteri Thailand. Meskipun demikian, Paetongtarn menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan perjuangan demi negara Thailand. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Paetongtarn berkomitmen untuk tetap menjadi rakyat Thailand yang siap bekerja untuk negara kapanpun.
