Pemerintahan Taiwan di bawah kepemimpinan Lai telah mengambil langkah baru untuk membatasi pengaruh China dengan melakukan penyelidikan terhadap pegawai sipil dan anggota militer yang memiliki kartu identitas nasional China. Hal ini dilakukan setelah peraturan baru diterapkan pada bulan Februari, yang mengharuskan mereka untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak memiliki kartu identitas nasional China. Undang-undang Republik China menyatakan bahwa warga Taiwan dapat kehilangan kewarganegaraan jika memiliki kartu identitas nasional China. Meskipun langkah tersebut telah ada sebelumnya, namun tidak pernah ditegakkan hingga saat ini.
Hasil dari penyelidikan fase pertama menunjukkan bahwa hanya dua individu yang memiliki kartu identitas nasional China, di antaranya adalah seorang pelaut angkatan laut. Selain itu, pemerintah sedang mempertimbangkan sistem pelaporan baru bagi pegawai sipil yang melakukan perjalanan ke China. Langkah-langkah seperti ini sebelumnya mendapat perlawanan dari Kuomintang (KMT), namun masih merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah spionase militer yang terjadi selama ini.
Video-viedo yang viral oleh YouTuber anti-CCP membuat keterlibatan warga Taiwan dalam kepemilikan kartu identitas nasional China menjadi perhatian publik. Meskipun statistik resmi menunjukkan jumlah yang sangat berbeda dengan klaim yang disampaikan dalam video-video tersebut. Pemerintah Taiwan harus bertindak atas ancaman keamanan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
Meskipun langkah-langkah ini bisa jadi memiliki tujuan politik elektoral, namun sangat penting untuk memastikan keamanan dan kedaulatan Taiwan terjaga. Dengan adanya ancaman yang terus menerus dari China, pemerintahan Taiwan harus tetap waspada dan proaktif dalam mengatasi masalah tersebut sehingga dapat melindungi kepentingan negara dan warganya.
